Monday, April 8, 2013

Perda K3 Mengatur Polisi Tidur

Pelanggaran terhadap Perda K3 tidak hanya terjadi di tempat umum.




Ketidaktahuan terhadap Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) akibat kurangnya sosialisasi dapat dilihat secara kasat mata pada kehidupan sehari-hari. Pelanggaran K3 yang paling sering terjadi di tempat umum seperti jalan raya dilakukan para pengemis, pengamen, anak jalanan dan pengelap mobil di trafffic light. 

Pelanggaran terhadap Perda K3 tidak hanya terjadi di tempat umum saja, di lingkungan tempat tinggal atau perumahan pun pelanggaran kerap terjadi. Lihat sekitar kita, banyak pemilik rumah tidak menanam pohon pelindung, tanaman hias, dan tanaman apotek hidup di halaman rumah. Padahal keberadaan tanaman di halaman rumah sebagai salah satu unsur keindahan diatur oleh Perda K3.

Pengabaian terhadap Perda K3 sering kita jumpai pada pembuatan portal dan polisi tidur. Pemasangan portal dengan dalih demi keamanan, sering di lakukan di jalan-jalan umum. Demikian juga dengan pembuatan polisi tidur. Berdasarkan Perda K3, memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan biaya paksaan penegakan hukum Rp 1.000.000. (PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 03 TAHUN 2005 TENTANG  PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN, Pasal 48 ayat 39).

Pemasangan portal maupun polisi tidur diatur seharusnya mengacu pada peraturan Keputusan Menteri (KM) Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, "Untuk ukuran polisi tidur, dimensi tinggi 12 cm, lebar 15 cm, dan kemiringan 15 persen lebar bawah boleh disesuaikan". 

Pembuatan polisi tidur yang tidak mengacu pada peraturan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan. Terlebih-lebih jika pada jalan yang dibangun polisi tidur kurang penerangannya. Selain polisi tidur, portal yang dibangun tidak pada tempatnya juga dapat menyulitkan mobil pemadam kebakaran mengakses lokasi bencana. 

Sumber gambar : regional.kompasiana.com

BACA JUGA :
Anak Jalanan Tanggung Jawab Siapa?
Sanksi Komite Etik Ketika KPK Ceroboh?
Pohon Gendruwo Penghasil Biodiesel
Jabatan Rangkap Presiden Melanggar Etika Politik?
Pilkada Langsung Mencederai Demokrasi?
Penyebab Pengajaran PKn Diacuhkan Siswa
Beda Kesalahan dan Kejahatan Jabatan

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.