Tuesday, April 30, 2013

Politik Kekerabatan Itu Dilarang?

Partai politik cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga. 



Ironi perjalanan panjang rezim reformasi yang sudah berdiri lebih dari satu dekade, tercermin dari sikap parpol yang lebih mementingkan kemenangan dan tidak memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Anomali dan asbsurditas dukungan politik akhirnya diambil oleh parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan, karena parpol di negeri ini masih berkutat pada tujuan politik pragmatis atau sekedar dapat berkuasa.

Di tengah sistem kontestasi politik yang semakin individualistis dan liberal, peran parpol menjadi semakin benyak berkurang. Kekuatan individu kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi satu-satunya jalan untuk memenangi posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral dari orang yang mempunyai popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat.

Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga tertentu sehingga bebas memasukkan anggota keluarga.

Geliat kekerabatan dalam mengejat posisi politik strategis berlangsung masif di ranah perburuan kursi legislatif. Hal ini terlihat dari susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan partai politik, dimana unsur kekerabatan mendominasi penyusunan daftar tersebut.

Menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian secara umum dan secara khusus menunjukkan melemahnya kemampuan perekrutan dan kaderisasi partai politik. Hal ini karena perundangan tidak melarang siapapun mencalonkan diri atau dicalonkan mengisi jabatan-jabatan politik. 

Politik kekerabatan, tidak boleh mengalahkan aspek hukum, moralitas, kepantasan dan kesetaraan dan kepatutan dalam berpolitik.  Diperlukan pengaturan lebih lanjut soal politik kekerabatan yang bersinggungan langsung dengan kultur feodalisme yang sebagian besar masih berlaku di masyarakat kita. Tanpa pengaturan, akan timbul monopoli kekuasaan yang bisa membunuh nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai muncul anggapan, siapapun yang berasal dari keluarga dengan jabatan atau kekayaan tertentu di masyarakat, seolah memiliki privilege untuk bisa melakukan apapun.


Ilustrasi : berita.plasa.msn.com

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.