Wednesday, April 17, 2013

Kemana Fungsi Sosial Rumah Sakit?

Ketidakpahaman pasien sering menyebabkan kegagalan sistem rujukan.



Dalam keadaan darurat, masyarakat cenderung mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat, termudah, dan termurah tanpa memikirkan jenjang rujukan, peraturan atau fasilitas yang dimiliki. Kemudian setelah di tempat yang dituju tidak dapat ditangani, upaya tindak lanjut adalah pindah ke rumah sakit yang dianggap besar dan mampu memberikan pelayanan lengkap. Walau jarak tempuh, biaya, serta waktu yang diperlukan lebih panjang. Ketidakpahaman pasien seperti ini sering menyebabkan kegagalan sistem rujukan berjenjang.

Akhir-akhir ini beberapa rumah sakit diberitakan tidak lagi menepati kewajibannya untuk mencarikan rumah sakit rujukan yang lebih mampu dari sisi fasilitas maupun kompetensi SDM-nya. Padahal dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan dalam Pasal 29 f, bahwa setiap rumah sakit memiliki  kewajiban untuk "melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana, ...."dst.

Informasi dari rumah sakit pada pasien atau keluarga pasien untuk pindah rawat karena fasilitas rumah sakitnya saat ini belum memadai, sehingga membuat keluarga pasien kebingungan dan mencari sendiri rumah sakit rujukan. Inilah awal mula munculnya kisah sedih pasien terlunta-lunta di tolak rumah sakit karena miskin dan lain-lain. 

Sering petugas frontliner atau paramedik yang bedinas dengan cepat menyampaikan jika rumah sakitnya penuh, belum memiliki sarana yang diperlukan dan lain-lain untuk menolak pasien. Biasanya hal ini akibat adanya tunggakan atau piutang yang besar dari fihak ketiga yang memusingkan para manajer, baik asuransi, pemerintah daerah maupun kontraktor yang mengganggu cash flow obat dan pembayaran jasa medis. Kemudian terjadi, petugas rumah sakit dengan berbagai cara menghadapi keluarga pasien yang kebingungan, melimpahkan tugasnya untuk menindaklanjuti proses rujukan pasien pada keluarga pasien itu sendiri tanpa penjelasan yang lengkap.

Turn over yang tinggi dan terkadang hanya diketahui oleh beberapa petugas rumah sakit, sering membuat masyarakat kecewa dan merasa sulit diterima di rumah sakit bila tidak memiliki kenalan orang dalam. Praktik seperti ini hanya terjadi di rumah sakit yang tidak memiliki tenaga administrasi yang profesional jujur dan sistem informasi yang handal. 

Apapun alasan rumah sakit, pasien merasa ditolak. Andai semua pihak memahami dan melaksanakan apa yang tercantum dalam Pasal 29 f UU No. 44 Tahun 2009, tentu tidak akan terjadi pasien disia-siakan dan atau meninggal dunia di rumah karena tidak ada rumah sakit yang menerima. 

Seandainya kamar di rumah sakit rujukan penuh, pasien dapat ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu. Tentu hal ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi antar rumah sakit yang profesional dan konstruktif. 

Pembenahan masalah rujukan merupakan keharusan menjelang dilaksanakannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada awal 2014 nanti. Di Jawa Barat, revitalisasi rujukan sudah ditata berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saat ini ada lima titik rumah sakit rujukan regional yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD Kota Tasikmalaya, RSUD Syamsudin Kota Sukabumi, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor, dan RSUD Kabupaten Karawang.

Ilustrasi gambar : VivaNews.com
Referensi : Masuk RS Kalau Punya Kenalan?, Reny Hasanah J, Dokter, Mantan Direktur Rumah Sakit, Ketua Program Studi Administrasi Rumah Sakit Politeknik Al Islam Bandung, PR 17 April 2013. 

BACA JUGA :
Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan
Mengenal Sistem Informasi Rumah Sakit
Pentingnya Penyelenggaraan Rekam Medis
Cara Mudah Membuat Blog dengan Blogger

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.