Wednesday, May 15, 2013

Kemana Perginya Agenda Reformasi?

Era reformasi lahir dari cucuran darah dan air mata oleh gerakan mahasiswa.



Meski era reformasi sudah berlangsung lima belas tahun di negara ini, ternyata agenda reformasi belum semua dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu tujuan reformasi masih berjalan tertatih-tatih. Banyaknya jumlah koruptor yang dipenjarakan tidak menambah wibawa hukum yang terlanjur dianggap sebagai pelengkap, tidak menakutkan dan dapat dibeli.

Siapa yang patut dipersalahkan ketika rakyat hanya memahami reformasi sebatas aksi bakar-bakar kota pada 14 Mei yang diikuti tumbangnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998? Reformasi kehilangan makna selain pemberitaan digelarnya upaya keluarga korban tragedi Mei 1998, Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc untuk mengusut kematian keluarga mereka.

Secara substansi, era reformasi lahir dari cucuran darah dan air mata oleh gerakan mahasiswa Indonesia yang menjadi puncak perlawanan rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Gerakan rakyat prodemokrasi mengusung agenda reformasi yang terdiri atas : mengadili Soeharto dan kroni-kroninya; melaksanakan amandemen UUD 1945; menghapuskan Dwi Fungsi ABRI; melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya; menegaskan supremasi hukum; menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Harus diakui bahwa saat ini era reformasi kurang memberi tekanan dan dorongan untuk kemajuan bangsa. Sejumlah indikator, selain persoalan hukum, terjadi juga di bidang ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan miskin semakin nyata, terlihat dari semakin tidak terjangkaunya biaya pendidikan bagi sebagian besar rakyat.

Harapan satu-satunya seluruh rakyat saat ini, agenda reformasi tetap terjaga. Masa lima belas tahun dengan empat presiden seharusnya mampu memberikan hasil optimal. Mungkin hal ini karena seluruh pemangku kepentingan belum terpanggil untuk memperjuangkannya.

Aksi korupsi dan manipulasi semakin merajalela baik di pusat maupun di daerah. Keinginan untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat hanya sebatas wacana di ruang rapat dan mimbar publik. Kita sebenarnya mampu untuk itu, bila mampu menghentikan berbagai pelanggaran hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima dalam berbagai aktivitas kehidupan seluruh rakyat baik di bidang politik, sosial dan budaya.

BACA JUGA :
Perlu Dicari, Pendorong Timbulnya Aksi Terorisme
Kodusif Korupsi dalam Birokrasi Keistimewaan
Antara Kaderisasi Parpol dan Jalan Pintas
Jurnalis Warga Tidak Berkompetensi?
Apa Dampak Politik Transaksional?

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.