Wednesday, May 29, 2013

Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Pemerintah menyiapkan kompensasi guna meringankan beban rakyat miskin.



Pemerintah dipastikan tidak akan memundurkan lagi jadwal pemberlakuan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai pekan ketiga Juni 2013, sebagai tindak lanjut rampungnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang ditargetkan pada 17 Juni 2013. Menurut skenario, harga BBM jenis premium akan dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Prediksi Bank Indonesia (BI), akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, akan terjadi kenaikan inflasi 2,46 persen atau menjadi 7,76 persen. Sedangkan dalam APBN 2013, inflasi dipatok di bawah 6 persen. Rakyat tentu akan keberatan dengan kebijakan pemerintah ini, karena inflasi akan mendongkrak harga berbagai kebutuhan pokok secara otomatis. 

Sebagai konsekwensi kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan kompensasi guna meringankan beban rakyat miskin. Pemberian dana kompensasi diusulkan sebesar Rp 24,1 trilyun yang disalurkan lewat empat program, yaitu beras untuk rakyat miskin (raskin) Rp 4,3 triliun, beasiswa untuk rakyat miskin (BSM) Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 0,7 triliun, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun. Pemerintah juga menyiapkan kartu bagi masyarakat miskin untuk mendapat empat bentuk kompensasi ini.

Meski telah mempersiapkan kompensasi, pemerintah berkewajiban menjelaskan mengapa kebijakan ini harus diputuskan dan tidak dapat dihindari. Kemudian harus ada penjelasan mengapa ada perbedaan data penerima kompensasi? Jumlah penerima dana kompensasi menurut pemerintah kurang lebih 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 60 juta individu, sementara definisi Basis Data Terpadu (BDT) yang disusun oleh Tim Nasional Percerpatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah rumah tangga miskin berjumlah 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu. 

Semoga pil pahit ini tidak menimbulkan keguncangan di masyarakat dan pemerintah serius menghadapi pemberlakuan kebijakan ini agar ekes kenaikan harga BBM yang selama ini rentan menimbulkan gangguan sosial dapat ditekan. Kemudian pemerintah diharapkan dapat mengendalikan inflasi tetap stabil di bawah 6 persen, melalui pengendalian tarif angkutan umum dan harga pangan.

Ilustrasi : www.metrotvnews.com

1 comment:

  1. pemerintah msh mampu kok naikan gaji pns dan pensiunan(fakta)tp knp rakyat yg jd korban lg dgmw kenaikan bbm...bukanya sy ga setuju,tp tp disatu sisi rakyat tdk disubsidi,disisi lain pns naik terus gajinya..ironi..kalau mau susah,susah bareng,jgn ky gini.rakyat selalu susah tp pns senang.

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.