Friday, May 31, 2013

Sekolah BLUD Pengganti RSBI?

RSBI maupun rencana sekolah BLUD tidak jauh berbeda.



Sekolah berlabel RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dibubarkan karena melanggar konstitusi, membuat kastanisasi dan diskriminasi dalam dunia pendidikan kita. Ketika vonis pembubaran Januari 2013, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mohtar menyatakan bahwa status RSBI dijadikan pihak tertentu untuk mereguk keuntungan sendiri. Caranya dengan menarik tarif berbeda kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, sementara dalam aturannya sekolah negeri dilarang menarik pungutan liar sebab sudah dibiayai APBN.

Sebagai pengganti RSBI yang dibubarkan, Pemerintah Jawa Barat menyodorkan alternatif Sekolah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Alasannya, eks RSBI memiliki aset berupa modal yang harus terus diupayakan sampai tiba masa eks RSBI berstatus reguler. Aset eks RSBI yang tampak berupa bangunan dan guru-guru, sementara yang tidak tampak berupa jaringan.

Pada praktiknya, RSBI maupun rencana sekolah BLUD tidak jauh berbeda. Masyarakat di-bully dengan argumen soal kualitas pendidikan yang imbalannya peserta didik harus membayar biaya pendidikan. Dalam hal ini sangat disayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya memandang kesalahan RSBI sebagai kesalahan administratif saja yang dapat diselesaikan dengan mengganti nama dan membuat payung hukum. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mencari solusi eks RSBI bukan sekedar mencari bentuk lain eksploitasi kekhawatiran orang tua atas kualitas pendidikan untuk dijadikan captive-market menarik dan memeras dana dari masyarakat secara tidak sah dan melawan undang-undang. Memang eks RSBI memiliki modal yang bagus dan perlu dijaga, tentu saja metodenya dapat disebarkan secara merata di sekolah tanpa menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam nama berbeda tapi serupa.

Sekedar renungan, RSBI atau Sekolah BLUD tiada bedanya bagi masyarakat yang tataran berpikirnya sudah dipenuhi wacana sekolah gratis yang dulu dihembuskan semasa kampanye oleh para kandidat calon kepala daerah. Jadi kalau sekarang mereka yang sudah menduduki kursi jabatan ingin menjilat ludah, rasanya sudah terlambat. 

Ilustrasi : www.infokepanjen.com - tempo

3 comments:

  1. sebenarnya tidak ada sekolah GRATIS, yang benar sekolah tersebut dibiayai Pemerintah baik bersumber dari APBN atau APBD, karena ini merupakan amanah UUD, yang petut masyrakat ketahui, alur dana tsb sampai tidak pada sasaran, serta tepat guna,

    bila saja Komite sekolah dan Dewan Pendidikan bekerja sesuai dengan amanah regulasi yang tertuang (undang Undang Sisdiknas ), seluruh elemen yang memegang amanah pada struktur kepengurusan akan menjadi pengawal terdepan aliran dana tsb menjadi tepat sasaran dan tepat guna.

    Hal ini yang patut diketahui masyarakat luas, jangan hanya tert ipu dengan SELOKAN YANG MENJERUMUSKAN SEKOLAH GRATIS, yang dimanfaatkan oleh para politikus, tuk meraup suara?

    ReplyDelete
  2. Setuju ane

    D luar, biaya pendidikan sd ampe sma d tnggung pemerintah

    ReplyDelete
  3. WOw, memang rencananya sudah sangat baik. akan tetapi pelaksanaan yang tak terkontrol membuatnya buruk

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.