Tuesday, April 30, 2013

Politik Kekerabatan Itu Dilarang?

Partai politik cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga. 



Ironi perjalanan panjang rezim reformasi yang sudah berdiri lebih dari satu dekade, tercermin dari sikap parpol yang lebih mementingkan kemenangan dan tidak memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Anomali dan asbsurditas dukungan politik akhirnya diambil oleh parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan, karena parpol di negeri ini masih berkutat pada tujuan politik pragmatis atau sekedar dapat berkuasa.

Di tengah sistem kontestasi politik yang semakin individualistis dan liberal, peran parpol menjadi semakin benyak berkurang. Kekuatan individu kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi satu-satunya jalan untuk memenangi posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral dari orang yang mempunyai popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat.

Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga tertentu sehingga bebas memasukkan anggota keluarga.

Geliat kekerabatan dalam mengejat posisi politik strategis berlangsung masif di ranah perburuan kursi legislatif. Hal ini terlihat dari susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan partai politik, dimana unsur kekerabatan mendominasi penyusunan daftar tersebut.

Menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian secara umum dan secara khusus menunjukkan melemahnya kemampuan perekrutan dan kaderisasi partai politik. Hal ini karena perundangan tidak melarang siapapun mencalonkan diri atau dicalonkan mengisi jabatan-jabatan politik. 

Politik kekerabatan, tidak boleh mengalahkan aspek hukum, moralitas, kepantasan dan kesetaraan dan kepatutan dalam berpolitik.  Diperlukan pengaturan lebih lanjut soal politik kekerabatan yang bersinggungan langsung dengan kultur feodalisme yang sebagian besar masih berlaku di masyarakat kita. Tanpa pengaturan, akan timbul monopoli kekuasaan yang bisa membunuh nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai muncul anggapan, siapapun yang berasal dari keluarga dengan jabatan atau kekayaan tertentu di masyarakat, seolah memiliki privilege untuk bisa melakukan apapun.


Ilustrasi : berita.plasa.msn.com

Monday, April 29, 2013

Pesawat Terbang Bisa Mendarat di Air?

Pesawat transpor harus memiliki ditching characteristics yang baik.



Kapten "Sully" Sullenberger, pilot pesawat A 320 US Airways melapor kepada pengawas lalu lintas udara New York pada 15 Januari 2009 ketika kedua mesinnya mati akibat burung yang tertelan ke dalam kedua mesin pesawat beberapa saat setelah lepas landas, "Kita akan mendarat di Sungai Hudson." 

Pilihan untuk mendarat di Sungai Hudson yang terletak antara Manhattan di New York City dan Meehawken di New Jersey, karena untuk kembali ke bandara sudah terlalu jauh apabila terbang melayang tanpa mesin. Pendaratan di air, dalam dunia penerbangan disebut ditching atau emergency water landing. 

Situasi itu mirip musibah pesawat Boeing 737-800NG Lion Air dengan nomor penerbangan JT904, yang terbang dari Bandara Husein Sastranegara Bandung yang jatuh ke laut, beberapa meter dari ujung landasan 09, Bndara Ngurah Rai Bali, Sabtu, 13 April 2013. Bedanya, Airbus A320 direncanakan untuk mendarat di sungai, pilot melaporkan ke menara pengawas lalu lintas udara, dan penumpang pun diperingatkan akan ada pendaratan darurat di sungai. Sementara pada Boeing 737-800NG, tidak direncakanan untuk mendarat di air. Bahkan tanpa peringatan darurat, sehingga beberapa media masa melaporkannya sebagai pesaswat terbang kejebur ke laut.

Peristiwa ditching yang pernah terjadi di Indonesia, adalah ketika pesawat Boeing 737-300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 421 mendarat di Sungai Bengawan Solo dekat Yogyakarta, Jawa Tengah, pada 16 Januari 2002 dalam penerbangan dari Bandara Selaparang, Ampenan, Lombok menuju Adi Sutjipto, Yogyakarta, karena kedua mesin mati setelah melewati badai, hujan deras dan es.

Meski pesawat terbang komersial hanya dirancang untuk lepas landas dan mendarat di landasan pacu di daratan, namun dalam kondisi darurat sehingga harus mendarat di permukaan air, maka pesawat komersial juga harus dirancang untuk mempunyai karateristik ditching yang memadai.

Regulasi FAA (Federal Aviation Administration), Amerika Serikat, mensyaratkan bahwa pesawat transpor harus memiliki ditching characteristics yang baik, yaitu perilaku pesawat dalam kondisi ditching harus tidak menimbulkan akibat terlukanya penumpang atau membuat penumpang tidak mampu keluar dari pesawat. Selain itu, pesawat terbang harus membawa peeralatan untuk menyelamatkana diri ketika terjadi ditching yaitu rakit penyelamat, rompi penyelamat, kursi yang dapat mengapung di air, dan peralatan untuk bertahan hidup.

Aturan itu juga menyebutkan, pesawat terbang harus mempunyai waktu mengapung (floation time) yang cukup dan sikap (attitude) pesawat terhadap permukaan air akan memungkinkan para penumpang dapat keluar dari pesawat. Selain itu, letak pintu darurat harus berada di atas permukaan air.

Pilot pesawat tranpor harus sangat memahami bagaimana teknik melakukan ditching, dan prosedur ditching harus terdapat di dalam aircraft manuals dan checklist. Pengakraban dengan prosedur ditching dilakukan ketika pilot megikuti ground school. FAA tidak mensyaratkan untuk melatihnya dengan flight simulator. Flight attendants (pramugara-pramugari) dilatih untuk tanggap terhadap berbagai situasi darurat termasuk ditching.

Dalam berbagai peristiwa pesawat terbang melakukan ditching, atau dengan sengaja dan terencana mendarat di air dalam keadaan darurat, kebanyakan para penumpangnya selamat. Statistik dari tahun 1952 sampai 2009, setidaknya ada 14 kali ditching di seluruh dunia yang menunjukkan 573 dari 834 orang penumpang dan kru selamat. Penumpang yang tewas umumnya bukan karena entakan pesawat ketika menyentuh air, namun karena tenggelam akibat hipotermia atau karena panik.

Ilutrasi ; www.merdeka.com

BACA JUGA :
Bagaimana Tradisi Politik Kita?
Ada Apa di Pasar Politik Indonesia?
Siapa Gubernur Pilihan Presiden?
Mengenal Konsep Geopark
Bagaimana Merekrut Caleg yang Baik?
Alasan Gubernur Diangkat Oleh Presiden
Harga Minyak Pasti Naik?
Perjuangan Kartini di Era Liberalisme
Indonesia Harus Diselamatkan!

Sunday, April 28, 2013

Bagaimana Tradisi Politik Kita?

Partai politik, untuk kali yang ke sekian hanya menampilkan upaya merebut kekuasaan.



Setelah Pemilu 2014 nanti, masihkah kita optimis memandang masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara sambil menghibur diri bahwa carut-marut politik kita masih dalam koridor transisi demokrasi? Padahal, masa transisi ini sudah lebih dari satu dekade jika dihitung dari awal reformasi pada 1998. 

Beragam anomali yang terjadi dalam praktik politik termutakhir kita, kian memudarkan optimisme terjadinya isnstitusionalisasi demokrasi. Anomali akibat liberalisasi politik dewasa ini membuat demokrasi bermakna kontraproduktif.

Sejumlah pengamat politik menilai komposisi calon anggota dewan sekarang tidak lebih baik dibandingkan dengan periode pascareformasi sebelumnya. Bahkan lebih parah, karena menempuh cara-cara instan dan ingin menjadi pilihan utama partai politik seperti pada proses pendaftaran calon anggota legislatif DPR periode 2014-2019.

Toto Sugiarto, Peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, menegaskan jika sebelumnya partai politik membuat daftar calon legislatif dari kontribusi terhadap kepentingan publik, sekarang justru sekedar menekankan pada aspek popularitas semata. Kaderisasi dan rekrutmen politik berkualitas sama sekali tidak berlangsung. Sebanyak 98 persen calon anggota DPR periode mendatang adalah muka-muka lama sehinga harapan terjadinya perubahan kinerja legislatif, ibarat menggantang asap. (PR, 24 April 2013).

Hak politik telah memungkinkan semua warga negara untuk beraktivitas dalam ranah politik. Namun tidak berarti hal ini menjadi daya tawar atas kepanikan partai politik karena kegagalan kaderisasi dan rekrutmen berkualitas dengan melakukan pencomotan kalangan selebritas atau artis dan muka lama. 

Andai mesin partai politik kita mampu menjalankan peran, fungsi dan kedudukan yang semestinya, tidak akan muncul kekurangpercayaan diri para politisi dan pengurus parpol dalam menjual program kerja kepada masyarakat serta melemahnya harga tawar ideologi di masyarakat. 

Partai politik, untuk kali yang ke sekian hanya menampilkan upaya merebut kekuasaan. Hal-hal substansi seperti mindset untuk mengubah kinerja parlemen sesuai hakikat kehadirannya, nyaris tidak disentuh. Ini adalah bukti kegagalan kaderisasi dan rekutmen partai politik. Atau memang begini tradisi politik di Indonesia?

Saturday, April 27, 2013

Ada Apa di Pasar Politik Indonesia?

Politik bergerak liar menuju pragmatisme dan cenderung hedonisme.



Gerakan reformasi yang digelorakan mahasiswa tahun 1997-1998, meski bertolak dari idealisme, menyebabkan politik bergerak liar menuju pragmatisme dan cenderung hedonisme. Kepentingan antarpribadi dan antarkelompok menjadi lebih dominan dibandingkan idealisme dan religiusitas.

Berubahnya panggung politik menjadi pasar politik karena terjadi transaksi politik dengan tukar menukar kepentingan dimana idealisme dan religiusitas menjadi komoditas yang paling diminati. Partai politik, merekrut dan memilih, memproses secara administratif, kemudian menata dalam etalase daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif sebelum diajukan ke Komisi Pemilihan Umum atau Daerah (KPU/KPUD). Ibarat toko yang belum buka dan sedang melakukan stock opname, susunan barang bisa berubah sampai saat toko dibuka. Demikian halnya dengan susunan DCS, bisa berubah sewaktu-waktu sampai diumumkannya daftar calon tetap (DCT).

Pasar politik 2014 belum resmi dibuka, namun gerilya pedagang politik sudah terasa geliatnya. Berbagai musibah seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya bisa berubah menjadi pasar kaget untuk bertransaksi spontan dengan melakukan bakti sosial. 

Sifat politik transaksional dan pragmatis menghapus nilai idealisme dan religiusitasnya. Rakyat kehilangan esensi nyata politik berupa keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Politik menjadi kepentingan individu dan kelompok, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi sebagai ekspresi pengadian kepada Tuhan. 

Demi memenangi kepentingan politik, dalam banyak kasus, politikus yang kalah mengambil langkah mati satu mati semua, kalau dirinya kalah, pemenang pun harus kalah. Langkah konstitusional seperti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sering ditempuh, selain juga jalan inkonstitusional yang dilakukan dengan kebrutalan seperti pengerahan dan amuk masa, membakar gedung KPU/KPUD atau kantor yang ditempati pemenang.

Munurut Idrus Affandi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Pemilu 2014 akan menjadi puncak praktik politik pragmatisme. Rakyat akan semakin jenuh dengan praktik politik transaksional yang mengubah politik menjadi semacam bualan dan ingkar janji serta saling jegal dengan konflik. Meski nilai baik dalam politik masih ada, namun tak mudah mencarinya. Padahal politik merupakan masalah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sebagai kunci dari segala macam persoalan bangsa dan negara, dilakukan dengan tetap berkomitmen kepada politik.

BACA JUGA :
Siapa Gubernur Pilihan Presiden?
Mengenal Konsep Geopark
Bagaimana Merekrut Caleg yang Baik?
Alasan Gubernur Diangkat Oleh Presiden
Perjuangan Kartini di Era Liberalisme
Indonesia Harus Diselamatkan!
Kemana Fungsi Sosial Rumah Sakit?
Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan

Friday, April 26, 2013

Siapa Gubernur Pilihan Presiden?

Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dan kepala daerah.




Argumentasi politik tentang gubernur tidak lagi dipilih melalui pilkada tetapi dipilih presiden berkembang dalam dua sisi yang berbeda. Secara politik wacana ini penting sebagai pendewasaan demokrasi pada domain lokal, guna mempersempit ruang gerak friksi kepentingan sesaat yang sering berdampak pada pembekuan edukatif politik.

Argumentasi politik, mengapa gubernur ditunjuk oleh presiden? Pertama, biaya pemilihan gubernur mahal. Kedua, menekan para eksekutor dalam menghindari money politik. Ketiga, menutup peluang kebijakan pusat dan daerah untuk tidak integratif di ranah pemilihan.

Dua sisi pemilihan gubernur, dipastikan akan menyedot biaya tinggi, sementara melalui DPRD pun resisten terjadi jual beli suara. Cara paling aman dan murah saat ini, gubernur ditunjuk langsung oleh presiden dari pejabat karier untuk menghindari dagang suara.

Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dan kepala daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai administratif atau manajerial, namun menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah melalui fungsi yang dimilikinya untuk melakukan alokasi anggaran, distribusi kekuasaan lokal, dan mengeluarkan kebijakan otonom. Sayangnya, pemberlakuan otonomi yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten atau kota telah gagal. 

Fakta, otonomi daerah lebih bertumpu di tingkat kabupaten atau kota daripada provinsi karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Jika fungsi pemerintah otonom tidak dibenahi, pertanggungjawaban anggaran, distribusi kekuasaan lokal, dan kebijakan otonom yang menjadi bagian wewenangnya tidak akan pernah berubah.

Kedudukan serbatanggung, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah yang menjalankan fungsi regulator dan eksekutor menjadikan posisi gubernur tidak tajam terhadap bupati dan walikota yang nakal dan tidak takut lagi dengan pembinaan gubernur. Gubernur, meski komponen pemerintahan pusat, namun lemah dalam kewenangan. Karena itu, gubernur harus bersifat independen dan hanya diisi oleh pamong atau pejabat karier agar tidak lemah dalam bertindak. Dengan dipilihnya gubernur oleh presiden, fungsi pemerintahan otonom akan batal demi hukum. 

Ilustrasi gambar : www.republika.co.id


Thursday, April 25, 2013

Mengenal Konsep Geopark

Geopark mengaitkan antara aspek warisan budaya dan warisan geologis.



Geopark adalah wilayah geografis di mana situs-situs warisan geologis di sana merupakan bagian dari konsep holistik pada upaya perlindungan, pendidikan, dan pengembangan berkelanjutan. Geopark tidak hanya kumpulan geologis, namun mencakup keseluruhan tatanan alam.

Konsep geopark berbeda dengan taman bumi yang hanya dikaitkan dengan aspek wisata dan konservasi. Geopark mengintegrasikan pengelolaan warisan geologi (geological heritages) dengan warisan budaya (cultural heritages) dari suatu wilayah untuk tiga tujuan utama yaitu konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan. 

Konsep geopark, pertama kali berkembang di Eropa sejak tahun 1999 dan  kemudian dan kemudian diikuti dengan pembentukan European Geopark Network (EGN) pada atahun 2000. Konsep ini mendapat dukungan dari UNESCO dengan membentuk UNESCO official Global Network of National Geoparks (GNG) pada tahun 2001 yang kemudian menjadi Global Geoparks Network (GGN).

Dalam catatan UNESCO sudah ada kurang lebih 97 geopark di dunia, salah satunya Kaldera Batur di Bali yang dicatat tahun 23011. Sejauh ini, Indonesia sudah mengajukan tiga kawasan untuk dijadikan geopark, yakni Gunung Rinjani di Lombok - Nusa Tenggara, Karst Pacitan - Jawa Timur, dan Kaldera Batur  - Bali.

Indonesia semestinya belajar dari Cina yang memiliki geopark nasional di setiap provinsi. Cina memiliki 140 geopark, dan 20 diantaranya sudah termasuk dalam jaringan geopark dunia atau GGN. Namun proses terbentuknya geopark harus datang dari bawah atau bottom-up, atau dari keinginan masyarakat yang dilanjutkan ke atas. 

Kendala pembentukan geopark di Indonesia adalah perlawanan masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa geopark hanya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luar tidak bagi masyarakat lokal. Padahal tanggung jawab geopark adalah melindungi warisan geologis, terutama yang berhubungan dengan kepentingan serta hajat hidup masyarakat setempat. 

Menurut Budi Brahmantyo, pakar Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), geopark mengaitkan antara aspek warisan budaya dan warisan geologis, menghormati lingkungan dan menstimulasi pembentukan usaha-usaha lokal yang inovatif. 

Jawa Barat memiliki kawasan kategori geopark selain Tangkubanparahu, diantaranya Gua Pawon di Citatah dan Ciletuh. Sayangnya di Tangkubanparahu terlalu banyak perlawanan masyarakat sekitar atas usul dijadikannya kawasan ini menjadi geopark.

Gambar : www.backpakeran.com

Wednesday, April 24, 2013

Bagaimana Merekrut Caleg yang Baik?

Harapan mempunyai anggota DPR yang berkualitas belum terlambat.



Partai politik (parpol) harus kembali kepada fungsinya sebagai lembaga perekrutan politik. Idealnya, parpol sejak dini mengajarkan masyarakat peran dan fungsi parpol dengan tidak melakukan tindakan asal comot caleg, apalagi dengan ukuran kepentingan tanpa dasar. Perekrutan caleg yang baik oleh parpol, akan menghasilkan caleg yang baik yang dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal bangsa dan negara. 

Harapan mempunyai DPR yang kuat, berkualitas, dan berintegritas yang berkaitan dengan parpol belumlah terlambat. Hari "H" pelaksanaan Pemilu 2014 memang semakin dekat, namun untuk menghasilkan caleg masih ada waktu.

Pada tahap pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI yang berakhir Senin, 22 April 2013, sebanyak 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah menyerahkan berkas pencalonan sebanyak 6.576 orang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Caleg tersebut terdiri dari 2.434 orang perempuan dan 4.142 orang laki-laki yang akan memperebutkan 560 kursi.

Tahap berikutnya menuju Pemilu 2014 adalah verifikasi terhadap syarat pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon yang akan berlangsung dari 23 April - 6 Mei 2013. Banyak figur publik masuk dalam daftar itu, seperti pejabat atau pun yang sudah mantan, termasuk menteri, politisi, artis, pengusaha, atltet, kalangan profesional dan bahkan narapidana.

Parpol sebenarnya sengaja menempatkan nama-nama mereka lebih karena alasan emosional seperti popularitas, kedekatan dengan kerabat dan daerah asal, atau alasan lain. Kemudian aroma jual beli nomor urut dengan angka ratusan juta bahkan miliar juga tercium. Siapa yang mampu membayar paling besar, barang tentu akan mendapat nomor urut kecil. Pasalnya, semakin kecil nomor urut atau berada dalam urutan teratas lebih berpeluang mendapat suara lebih banyak.

Ilustrasi gambar : www.antarajateng.com

Tuesday, April 23, 2013

Alasan Gubernur Diangkat Oleh Presiden

Tantangan yang dihadapi gubernur saat ini sangatlah berat.



Tantangan yang dihadapi gubernur saat ini sangatlah berat, mulai dari karut-marut implementasi otonomi daerah, persoalan perbatasan, hingga menghadapi raja-raja kecil baru (bupati atau wali kota). Namun, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengontrol daerah tingkat II sangat lemah.

Fenomena merebaknya korupsi di daerah, karut-marut persoalan fiskal ditandai dengan bangkrutnya beberapa daerah tingkat II di Aceh dan gagalnya Otsus Papua mensejahterakan rakyat, menjadi bukti lemahnya peranan gubernur selama ini. Banyak program yang semestinya dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara provinsi dengan kabupaten atau kota menjadi kontraproduktif, bila dikaitkan dengan kepentingan masing-masing kepala daerah. 

Saat ini provinsi di Indonesia, berstatus ganda, sebagai wilayah administrasi dan sebagai daerah otonom.  Sehingga peran gubernur harus ditegaskan lagi sebagai wakil pemerintah, bukan kepala daerah. Untuk itu gubernur memang harus kembali diangkat oleh presiden sebagai pejabat politik dalam lini kewilayahan, seperti halnya menteri sebagai pejabat politik dalam lini fungsional.

Tinjauan akademis berbagai kalangan terkait mekanisme pengangkatan gubernur secara langsung, KH Hasyim Muzadi  menyatakan bahwa pemilihan gubernur secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Sementara menurut Mahfud MD, bila pemilihan langsung terus diterapkan, bukan hanya mendatangkan mudarat tetapi juga akan merusak mental masyarakat, karena masyarakat tergantung uang dan rawan kecurangan. 

Urgensi penguatan kedudukan gubernur untuk  mengawasi efektifitas pemerintahan di daerah merupakan hal yang mendesak. Terdapat dua hal penting terkait peran dan fungsi seorang gubernur :

Pertama, dalam lingkup NKRI, sebanyak 33 gubernur wajib menjaga kepentingan dan kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif di 497 daerah otonomi tingkat II. 

Kedua, setiap tahun, setengah nilai APBN ditransfer atau dibelanjakan di daerah. Penggunaan dana sebesar ini wajib dikawal oleh gubernur agar penggunaannya tepat sasaran, efisien, dan sesuai peraturan. Peran gubernur sangat strategis untuk mencegah korupsi di daerah.

Referensi : Tajuk Rencana PR 23 April 2013
Ilustrasi : www.tempo.co


Selamat Hari Ulang Tahun ke 13 untuk ananda Narendra Utpala
Semoga panjang usia, senantiasa sehat sentausa,
 berilmu tinggi dalam iman dan taqwa kepada Allah Swt. 

Monday, April 22, 2013

Harga Minyak Pasti Naik?

Pemerintah tidak boleh terlalu lama memberi ketidakpastian.



Usul agar harga BBM bersubsidi dikurangi atau dihapuskan sudah lama bergulir. Alasannya, daripada untuk mensubsidi orang kaya dananya lebih baik digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, pembangunan gedung sekolah, puskesmas, atau lainnya. Namun, rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sampai kini masih sebatas wacana pemerintah. 

Sejumlah pertemuan terus dilakukan pemerintah, termasuk rapat kabinet terbatas di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 12 April 2013. Dalam pertemuan itu disebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan setelah peringatan Hari Buruh (May Day), 1 Mei mendatang. Alasan penetapan kenaikan harga setelah peringatan Hari Buruh itu untuk menghindari gejolak sosial yang akan ditimbulkannya. 

Diperkirakan, jika BBM dinaikkan sebelum 1 Mei 2013, momen ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah. Ada kekhawatirkan bahwa Hari Buruh yang tiap tahun diperingati kaum pekerja tersebut akan berubah menjadi gejolak sosial dan bahkan kerusuhan yang harus dibayar mahal seperti kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 yang akhirnya menumbangkan Soeharto dari kursi presiden. 

Rapat di Cipanas juga mengarah pada opsi yang dinilai aman jika harga BBM dinaikkan. Opsi itu berupa pemberlakuan dua harga BBM. Pertama, harga BBM untuk kendaraan pelat kuning atau kendaraan umum tidak dinaikkan atau tetap Rp 4.500, kemudian bagi mobil pribadi atau pelat hitam dinaikkan menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per liter. Khusus bagi pengguna sepeda motor bisa menggunakan pilihannya, mau membeli Rp 4.500 atau Rp Rp 6.500. Dengan menaikkan harga BBM diharapkan dapat menghemat subsidi BBM dalam APBN 2013 sebesar Rp 21 triliun dan bahkan bisa mencapai Rp 30 triliun. 

Semakin cepat pemerintah memutuskan (menaikkan harga BBM), akan semakin baik. Pemerintah tidak boleh terlalu lama memberi ketidakpastian karena pembangunan yang tidak jalan bisa menambah jumlah pengangguran yang malah bisa mengarah pada gejolak sosial. 

Keputusan, ada di tangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Berbagai pembicaraan dan Persiapan sudah mengarah pada titik temu dan tinggal menunggu waktu yang pasti dan tepat. 

ilustrasi gambar : www.rumahku.com

Sunday, April 21, 2013

Perjuangan Kartini di Era Liberalisme

Semangat Kartini menjadi pendorong kaum wanita memperjuangkan haknya.



RA Kartini lahir di era penjajahan (imperialisme), namun ia tidaklah tenggelam karena tekanan penjajahan. Justru ia bangkit, berjuang melawan penjajahan dengan cita-cita dan tujuan mulia untuk memperjuangkan kemajuan bangsanya melalui pendidikan. Juga memberontak terhadap sistem adat yang tidak berpihak pada kaum perempuan.

Sejarah perjuangan RA Kartini tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan dan revolusi Kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat Kartini kemudian menjadi pembangkit dan pendorong lahirnya Kartini-Kartini di era pasca kemerdekaan, dalam era liberalisme modern.

Menurut Deliar Noer, pakar politik, liberalisme adalah paham yang tumbuh di Eropa Barat sesudah masa Abad Tengah. Abad penuh dengan kungkungan yang melahirkan faham liberalisme karena orang-orang menghendaki kebebasan. 

Faham liberalisme melihat manusia bebas mengembangkan diri menuju kesempurnaan, dan memberi kesempatan untuk turut berkiprah. Hal ini menempatkan setiap tindakan pemerintah yang membatasi manusia dianggap menghambat perkembangan. Dalam bidang moral, agama, intelektual, ekonomi, sosial, dan politik bersamaan dengan pembatasan kekuasaan pemerintah, masyarakat membentuk partai-partai yang berfungsi menjaga supaya pembatasan oleh pemerintah itu tetap terjamin. Sementara dalam bidang ekonomi, liberalisme melahirkan kapitalisme.

Liberalisme yang melahirkan imperialisme dan kapitalisme mengalami keruntuhan setelah bangsa-bangsa terjajah berhasil memerdekakan dirinya, termasuk Indonesia. Kemudian liberalisme, imperalisme dan kapitalisme bermetamorfose menjadi neoliberalisme, nekapitalisme dan neoimpereialisme dengan sifat dasar yang tidak berubah menuntut kebebasan moral, agama, ekonomi dan politik, bahkan berkembang menjadi kebebasan tak terbatas (ultrakebebasan).

Ultrakebebasan moral, agama, dan sosial adalah tantangan maha dahsyat yang harus dihadapi Kartini-Kartini di era liberalisme atau neoliberalisme. Martabat individu, masyarakat dan bangsa terpuruk karena ultra kebebasan moral yang tidak mengindahkan lagi agama. Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pembenaran, tuntutan moral yang bertentangan dengan agama seperti homoskesual, lesbian, seks bebas, penyebaran pornografi, premanisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme dikedepankan.  

Sering HAM berhadapan dengan agama dalam soal perempuan. Namun, tantangan terdahsyat yang langsung menerpa mereka adalah dekadensi moral, akhlak, dan runtuhnya tata kehidupan sosial sampai ke sendi-sendinya. Bisakah Kartini di era liberalisme membukukan lagi habis gelap terbitlah terang jilid lain? Sepertinya kita memang masih harus menunggu lahirnya Kartini-Kartini baru yang siap menjadi pelopor pejuang masyarakat, bangsa dan negara dari ancaman dekadensi moral.

ilustrasi gambar dari jamal-alfath.blogspot.com

BACA JUGA :
Indonesia Harus Diselamatkan!
Diskriminasi Dua Harga BBMMengapa Harus 20 Paket UN?Kemana Fungsi Sosial Rumah Sakit?Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan
Ujian Nasional Bukan Teror?
Mengenal Olah Raga Fitnes
Siapa Penentu Kualitas Presiden?

Saturday, April 20, 2013

Indonesia Harus Diselamatkan!

Pahit sekali mengakui reformasi berada di tubir kegagalan.



Empat tokoh reformasi, Abdurahman Wahid, Amien Rais, Megawati, dan Sultan Hamengku Buwono X melangsungkan pertemuan yang dihadiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta di Ciganjur, enam bulan setelah Soeharto dipaksa lengser jabatan. Pertemuan tersebut melahirkan beberapa tuntutan, salah satunya menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil untuk mengakhiri pemerintahan transisi.

Dua tokoh reformasi, Gusdur dan Megawati, secara berturut-turut terpilih menjadi presiden. Keduanya, ternyata gagal memenuhi salah satu butir kesepakatan yang mereka buat yaitu mengusut pelaku KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa amanat reformasi sangat sulit untuk dilaksanakan.

Kegagalan mengusut KKN oleh Gusdur dan Megawati, memberikan dampak sangat besar, para pelaku KKN jadi tahu persis bahwa jejak-jejak yang mereka lakukan akan tetap sulit dilacak. Penyebabnya, jerat hukum yang masih mungkin dimanipulasi dan sikap para penegak hukum yang selalu terbuka terhadap ajakan kompromi.

Sampai kapan kelemahan-kelemahan infrastruktur kenegaraan ini akan terus berlangsung? Presiden Sulilo Bambang Yudhoyono sudah menjalani jabatan kepresidenan selama dua periode, namun ternyata untuk melakukan pembenahan sehingga struktur pemerintahan menjadi lebih kuat dan konsisten sesuai amanat reformasi sepertinya perlu tambahan waktu. Sebenarnya bukan hanya presiden yang harus menanggung beban kegagalan reformasi, parlemen yang melahirkan payung hukum yang implementasi pelaksanaannya bisa simpang siur pun ikut memikul dosa yang sama beratnya. 

Sikap pemerintah dan parlemen yang tidak bertanggungjawab harus segera diakhiri. Seperti menghadapi ujian nasional yang jelas-jelas gagal, pemerintah seharusnya tidak menambah gelisah rakyat dengan melempar isu akan naiknya harga BBM bersubsidi awal bulan depan. Mana jati diri pemerintah yang mengaku mengemban amanat reformasi bila masih bergaya khas Orde Baru?

Pahit sekali mengakui reformasi berada di tubir kegagalan. Lima belas tahun adalah masa yang cukup panjang, melelahkan, dan menjemukan bagi rakyat untuk menyaksikan akrobatik pengalih perhatian. Belajar dari kegagalan melaksanakan amanat reformasi, Indonesia harus diselamatkan!


Friday, April 19, 2013

Diskriminasi Dua Harga BBM

Diskriminasi terjadi karena konsumen tidak disuguhi harga setara.




Rencana pemberlakuan dua harga harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai kalangan aktivis konsumen tidak tepat jika dilakukan saat tarif listrik juga naik. Hal ini akan membebani konsumen karena biaya produksi terdorong naik.

Bahan bakar minyak maupun listrik merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika terjadi kenaikan pada dua barang ini pada saat bersamaan, akan membebani konsumen karena harga-harga produk kebutuhan bisa ikut naik. 

Firman Turmantara, Ketua Himpunan Lembaga Kondumen Indonesia (HLKI) menilai, rencana sistem dua harga BBM merupakan salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pasal 7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Menurut Firman, diskriminasi tersebut terjadi karena konsumen tidak disuguhi harga setara.  Disparitas harga BBM di masyarakat seperti ini rentan menimbulkan kebocoran bensin premium di masyarakat. Golongan masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM dengan harga subsidi bisa saja menimbun BBM tersebut dan menjualnya kembali ke masyarakat yang tidak diperbolehkan membeli BBM dengan harga subsidi.

Bila rencana kenaikan harga BBM tetap terjadi, pemerintah akan melanggar peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang HUkum Perdata Pasal 1320 tentang sarat sahnya perjanjian.


Referensi : Sistem Dua Harga BBM tak Tepat, PR 18 April 2013.
Sumber gambar : berita.plasa.msn.com

Thursday, April 18, 2013

Mengapa Harus 20 Paket UN?

UN dengan butir soal yang berbeda berpotensi menimbulkan ketidak adilan.



Sejarah pendidikan nasional menambahkan catatan baru, Ujian Nasional (UN) di sebelas provinsi ditunda. Mengapa UN yang menyangkut nasib jutaan siswa yang tersebar pada ribuan SMA, MA, dan SMK harus ditunda? Muhamamad Nuh, Menteri Pendidikan, menyatakan penundaan itu terpaksa dilakukan karena adanya masalah teknis yang tidak dapat diatasi. 

Pada 2013 ini, Kemendikbud menggunakan 20 paket soal sehingga peserta UN tidak dapat bekerja sama.  Meski tidak dengan antisipasi yang baik untuk mengatasi kerusakan soal dan LJK, karena setiap paket naskah soal dan LJK memiliki kode pengaman (barcode), upaya ini mampu meningkatkan keamanan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kebijakan diberlakukannya 20 paket soal pada UN tahun ini, menuntut profesionalisme percetakan untuk dapat menyajikan soal UN secara tepat sasaran dan tepat waktu. Karena ada percetakan yang tidak memiliki profesionalisme memadai, maka gagal menyajikan soal secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini mengakibatkan penundaan UN di sebelas provinsi terpaksa dilakukan.

Pengembangan 20 paket UN yang membawa korban penundaan ujian di sebelas provinsi menunjukkan disangsikannya kejujuran sekolah (siswa, guru, dan penyelenggara ujian). Benarkah kepala sekolah, guru, dan siswa tidak dapat dipercaya untuk berbuat jujur pada pelaksanaan UN?

Kalau dapat dipercaya, semestinya tidak perlu diselenggarakan UN dengan 20 paket soal. Sementara Teori Evaluasi Pendidikan menyatakan, UN yang baik dan ideal adalah UN dengan satu paket soal. 

UN dengan butir soal yang berbeda berpotensi menimbulkan ketidak adilan. Peserta yang mengerjakan soal mudah di bagian awal lebih untung daripada peserta yang mengerjakan soal sulit di awal. Peserta yang mendapat soal sulit di awal, energinya habis di awal sehingga untuk mengerjakan soal bagian tengah dan akhir sudah kehabisan daya konsentrasi.

Bisakah peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan ditempuh dengan implementasi UN dengan satu paket soal? Satu jenis soal saja untuk peserta UN seluruh Indonesia pada satuan pendidikan yang sama dan sederajat. Sehingga tidak terjadi lagi kesemrawutan karena keterlambatan pencetakan, keterlambatan distribusi, kualitas LJK, kesalahan barcode dan lain-lain.

Sumber gambar : nasional.news.viva.co.id

BACA JUGA :
Kemana Fungsi Sosial Rumah Sakit?
Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan
Ujian Nasional Bukan Teror?
Siapa Penentu Kualitas Presiden?
AkunTwitter Milik Presiden SBY
Margaret Thatcher, Penemu Es Krim Lembut
Menghitung Titik Impas Biaya Pembuatan Perda
Anak Jalanan Tanggung Jawab Siapa?

Wednesday, April 17, 2013

Kemana Fungsi Sosial Rumah Sakit?

Ketidakpahaman pasien sering menyebabkan kegagalan sistem rujukan.



Dalam keadaan darurat, masyarakat cenderung mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat, termudah, dan termurah tanpa memikirkan jenjang rujukan, peraturan atau fasilitas yang dimiliki. Kemudian setelah di tempat yang dituju tidak dapat ditangani, upaya tindak lanjut adalah pindah ke rumah sakit yang dianggap besar dan mampu memberikan pelayanan lengkap. Walau jarak tempuh, biaya, serta waktu yang diperlukan lebih panjang. Ketidakpahaman pasien seperti ini sering menyebabkan kegagalan sistem rujukan berjenjang.

Akhir-akhir ini beberapa rumah sakit diberitakan tidak lagi menepati kewajibannya untuk mencarikan rumah sakit rujukan yang lebih mampu dari sisi fasilitas maupun kompetensi SDM-nya. Padahal dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan dalam Pasal 29 f, bahwa setiap rumah sakit memiliki  kewajiban untuk "melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana, ...."dst.

Informasi dari rumah sakit pada pasien atau keluarga pasien untuk pindah rawat karena fasilitas rumah sakitnya saat ini belum memadai, sehingga membuat keluarga pasien kebingungan dan mencari sendiri rumah sakit rujukan. Inilah awal mula munculnya kisah sedih pasien terlunta-lunta di tolak rumah sakit karena miskin dan lain-lain. 

Sering petugas frontliner atau paramedik yang bedinas dengan cepat menyampaikan jika rumah sakitnya penuh, belum memiliki sarana yang diperlukan dan lain-lain untuk menolak pasien. Biasanya hal ini akibat adanya tunggakan atau piutang yang besar dari fihak ketiga yang memusingkan para manajer, baik asuransi, pemerintah daerah maupun kontraktor yang mengganggu cash flow obat dan pembayaran jasa medis. Kemudian terjadi, petugas rumah sakit dengan berbagai cara menghadapi keluarga pasien yang kebingungan, melimpahkan tugasnya untuk menindaklanjuti proses rujukan pasien pada keluarga pasien itu sendiri tanpa penjelasan yang lengkap.

Turn over yang tinggi dan terkadang hanya diketahui oleh beberapa petugas rumah sakit, sering membuat masyarakat kecewa dan merasa sulit diterima di rumah sakit bila tidak memiliki kenalan orang dalam. Praktik seperti ini hanya terjadi di rumah sakit yang tidak memiliki tenaga administrasi yang profesional jujur dan sistem informasi yang handal. 

Apapun alasan rumah sakit, pasien merasa ditolak. Andai semua pihak memahami dan melaksanakan apa yang tercantum dalam Pasal 29 f UU No. 44 Tahun 2009, tentu tidak akan terjadi pasien disia-siakan dan atau meninggal dunia di rumah karena tidak ada rumah sakit yang menerima. 

Seandainya kamar di rumah sakit rujukan penuh, pasien dapat ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu. Tentu hal ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi antar rumah sakit yang profesional dan konstruktif. 

Pembenahan masalah rujukan merupakan keharusan menjelang dilaksanakannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada awal 2014 nanti. Di Jawa Barat, revitalisasi rujukan sudah ditata berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saat ini ada lima titik rumah sakit rujukan regional yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD Kota Tasikmalaya, RSUD Syamsudin Kota Sukabumi, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor, dan RSUD Kabupaten Karawang.

Ilustrasi gambar : VivaNews.com
Referensi : Masuk RS Kalau Punya Kenalan?, Reny Hasanah J, Dokter, Mantan Direktur Rumah Sakit, Ketua Program Studi Administrasi Rumah Sakit Politeknik Al Islam Bandung, PR 17 April 2013. 

BACA JUGA :
Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan
Mengenal Sistem Informasi Rumah Sakit
Pentingnya Penyelenggaraan Rekam Medis
Cara Mudah Membuat Blog dengan Blogger

Tuesday, April 16, 2013

Menghemat Biaya Perawatan Kesehatan

Informasi kesehatan harus tersedia kapan saja dan di mana saja.



Lembaga-lembaga perawatan kesehatan menghadapi tekanan besar untuk mengurangi biaya dan memperbaiki perawatan kesehatan di tahun-tahun mendatang. Diketahui, biaya perawatan kesehatan di AS mencapai 14 persen dari pendapatan bruto ($1,4 trilyun per tahun). Sejalan dengan menuanya populasi, persentase ini akan naik terus. Jika tren ini berlanjut, pada tahun 2050 ketika usia Anda 70 tahun dan membutuhkan perawatan kesehatan bagi diri Anda, biaya perawatan kesehatan dapat mengonsumsi sepertiga dari pendapatan bruto AS, dan biaya perawatan kesehatan Anda sendiri dapat menjadi terlalu besar untuk ditanggung. 

Sistem Teknologi Informasi (TI) dapat membantu mangatasi berbagai masalah seperti berikut, meski terdapat penolakan atasnya, sebagian besar karena akibat biaya awal yang besar dan sebagian lagi karena hasil penolakan para ahli medis :
  • Rumah sakit hanya menghabiskan 2,5 persen dari anggaran TI, sementara industri lainnya menghabiskan tiga hingga empat kali dari persentase tersebut.
  • Hanya 28 persen dari berbagai ahli medis menggunakan komputer untuk mengakses informasi pasien.
  • Lebih dari 40 persen waktu kunjungan ke dokter dihabiskan untuk mencari informasi.
  • Hampir setengah dari semua informasi pasien yang penting hilang ketika dokter membutuhkannya.
Terdapat dua sistem TI yang dapat mengatasi masalah ini, yaitu sistem eletronic medical records (EMR) dan sistem computerized physician order-entry (CPOE). Tujuan dari sistem EMR adalah meniadakan kertas. Selain itu EMR akan membantu mencegah kesalahan, menegakkan standar, membuat para perawat kesehatan bekerja lebih efisien, menyederhanakan penyimpanan catatan, serta memperbaiki perawatan pasien. Sistem ini mendigitalkan semua catatan kertas, termasuk berbagai gambar seperti sinar X, CT scan, dan MRI scan. 

Setelah sistem EMR terpasang, tahap berikutnya adalah sistem CPOE. Sistem CPOE memungkinkan seorang dokter meminta prosedur pengobatan, pengujian lab, dan radiologi. Dokter tersebut mendapat pemberitahuan otomatis mengenai berbagai hasilnya.

Informasi kesehatan harus tersedia kapan saja dan di mana saja. Diperlukan sistem instalasi nirkabel agar sejalan dengan sistem EMR dan CPOE. Sistem nirkabel rumah sakit biasanya melibatkan poin akses nirkabel di bangsal pasien, fasilitas pengobatan, dan di koridor-koridor di mana pasien dan dokter melaluinya. Laptop di atas kereta berpindah dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya jika dibutuhkan agar para dokter dan perawat dapat mengakses catatan medis serta memerintahkan berbagai pengujian serta pengobatan dari mana saja lokasi mereka. Laptop selama ini mengganti PC berjaringan yang ada di berbagai pos perawat serta lokasi lainnya. Tablet dan PDA nirkabel dapat melengkapi laptop.

Ada sebuah rumah sakit yang menggunakan teknologi informasi dengan hasil sangat baik. Pada tahun 2003, Maimonides Medical Center (maimonidesmed.org) di Brooklyn, NY, menyelesaikan implementasi sistem EMR dan CPOE yang canggih dengan koneksi nirkabel. Kini, setiap dokter Maimonide menggunakan peranti lunak untuk memerintahkan pengobatan dan pengujian. Satu dari tiap  lima resep obat ditandai oleh sistem tersebut jika ada potensi masalah, alergi atau pengaruh obat yang negatif. Rata-rata perputaran waktu untuk administrasi obat ke pasien rawat inap kini telah dipangkas dari 5 jam menjadi 90 menit. 

Di Maimonides Medical Center, para ahli medis menerima semua laporan dari bagian radiologi secara online dalam 24 jam (sebelumnya membutuhkan waktu 5 hari), dan mereka tidak lagi harus memerintahkan ulang pengujian untuk sekitar 15 catatan film yang sebelumnya hilang. Pendapatan Maimonides mengalami peningkatan $50 juta, dan para petugas rumah sakit menghubungkan hal ini dengan sistem TI yang baru tersebut. Selain itu, biaya tahunan asuransi mal praktik telah turun satu juta dolar, penghematan ini juga disebabkan oleh sistem TI baru tersebut.


Sumber : S.D Scalet, Saving Money, Saving Lives, CIO Magazines (1 Agustus 2003)

BACA JUGA :
Mengenal Sistem Informasi Rumah Sakit
Pentingnya Penyelenggaraan Rekam Medis
Cara Mudah Membuat Blog dengan Blogger

Monday, April 15, 2013

Ujian Nasional Bukan Teror?

Tradisi membuat teror dalam UN adalah peristiwa dunia yang langka.




Ujian Nasional (UN) di Indonesia, selalu menjadi teror yang menakutkan bagi siswa dan orang tua. Sejak jauh hari, dari pagi hingga petang anak sekolah dipaksa menjalankan ritus guru dan sekolah berupa latihan-latihan dengan pengawasan militeristik. 

Menjelang UN, di beberapa sekolah dan lingkungan anak didik, diselenggarakan pula ritus khusus mulai dari   gelaran pengajian majelis taklim hingga belajar tambahan dengan sistem kebut semalam. Tujuannya, agar siswa lulus dengan sempurna. 

Perilaku seperti itu telah menciptakan teror  baru bagi siswa dan orang tua. Teror UN akan terus terjadi sepanjang terdapat ketakutan dan perasaan tertekan sejak siswa keluar rumah orang tuanya. Siswa dan orang tua tiba-tiba seperti teroris yang gerak-geriknya tak lepas dari pengawasan para polisi, Satpol PP, dan petugas Dinas DLLAJR. 

Pengamanan UN sendiri dimulai sejak utusan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia mengambil berkas soal ujian, hingga masa kurir berkas jawaban UN. Anggaran pengamanan dengan menggerakkan polisi dan aparat keamanan lokal ini, setiap tahun Dinas Pendidikan seluruh Indonesia harus mengeluarkan anggaran Rp 2 miliar pertahun. 

Perlakuan terhadap siswa peserta UN sangat memprihatinkan, seolah-olah mereka adalah sosok yang harus diawasi secara berlebiha dengan model keamanan yang overacting. Menurut Sartono Mukadis, pakar psikologi perkembangan UI, pemberlakuan sistem, model dan gaya pengamanan dan penyelenggaraan dan penyebarluasan ritus-ritus menjelang UN seperti selama ini terjadi, langsung atau tidak, justru merusak sistem nilai-nilai pendidikan yang asasi.

Tradisi membuat teror dalam UN adalah peristiwa dunia yang langka, unik dan menggelikan yang hanya ada di Indonesia. Di negara maju seperti Jepang, ujian nasional diperlakukan sebagai ujian biasa, sebagai proses peningkatan mutu pembelajaran sekaligus menguji level kompetensi anak didik sekaligus mengukur sejauh mana guru dan sekolah mencapai level kompetensi pembelajaran sesuai standar nasional. Pemerintah Jepang meyakini bahwa ujian nasional tidak akan mengubah apa pun untuk kemajuan peradaban, karena yang memajukan bangsa dan mencerdaskan generasi anak Jepang justru lingkungan pendidikan yang kreatif tanpa teror! (Toru Fukuda, Nation Test for Development, 2009:232).

Pelaksanaan Ujian Nasional di Jepang, sejak tahun 1990-an sudah online atau menggunakan teknologi informasi sebagai media. Cara seperti ini selain menghemat lebih dari 50 persen anggaran negara, juga tidak menciptakan teror yang justru mengganggu keamanan dan kesiapan siswa. Model ujian seperti ini mirip model ujian TOEFL atau TOEIC yang sudah diterapkan di lembaga pendidikan negara maju seperti Amerika dan Eropa dengan model e-paper computer based test. 

Kapan UN kita akan menempuh cara yang mencerahkan, hemat dan antiteror? Atau memang UN di Indonesia dirancang untuk meneror tidak hanya orang tua dan siswa namun juga anggaran? Riset LSM Fitra (2012) menyebutkan bahwa dana UN selama ini justru banyak dimanfaatkan untuk dan atas nama proyek UN, dan bukan seperti tujuan awal sebagai media pemetaan kompetensi siswa. Jumlah nilai proyek dalam proses pengadaan soal dan sarana tahun 2013 tertera dalam APBN hingga Rp 120.457.939.603 (lebih dari 120 miliar).

Referensi : "Teror" Ujian Nasional, Tasroh, PR 15 April 2013 (Dosen, Alumnus Ritsumeikan Asia Pasific University, Jepang)

Sunday, April 14, 2013

Mengenal Olah Raga Fitnes

Selain memiliki tubuh bugar juga akan terlihat macho.



Olah raga fitnes kini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat perkotaan. Fitnes hanya sekedar hobi pada awalnya, kemudian eksis menjadi bagian dari olah raga yang semakin digemari dan menjadi industri yang semakin diminati. Kompetisi Body Building dan Body Contest pun meramaikan industri ini.

Fitnes salah satu jenis olahraga yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Dengan melakukan fitnes, selain memiliki tubuh bugar juga akan terlihat macho.

Fitnes terdiri dari beberapa jenis latihan yang memiliki kegunaan masing-masing, yaitu Latihan Beban dan Latihan Kardio. Pada Latihan Beban, digunakan beban sebagai alat bantu untuk meningkatkan kontraksi. Otot yang menerima beban akan mengalami tekanan hingga sampai titik kelelahan tertentu. 

Latihan Beban digolongkan berdasarkan beban yang digunakan, yaitu Beban Tubuh, Beban Bebas, dan Beban Alat. 
  1. Beban Tubuh dengan menggunakan tubuh sendiri sebagai beban baik secara sebagian maupun keseluruhan. 
  2. Beban Bebas menggunakan pemberat bebas seperti barbel ataupun dumbell. 
  3. Beban Alat menggunakan alat mekanik ataupun elekteronik yang dihubungkan dengan pemberat yang bertujuan sebagai penyokong yang memudahkan pengguna dalam mengontrol pemberat tersebut.
Latihan beban dapat dibedakan berdasarkan otot yang akan dilatih, seperti otot dada, otot punggung, otot perut (otot pectoral). 

Latihan Kardio dalam fitnes membantu proses pemangkasan lemak tubuh agar definisi otot terlihat tajam dan pada saat yang bersamaan menjaga massa otot secara optimal. Latihan Kardio akan memaksa tubuh membakar kalori yang tersimpan jika dilakukan di pagi hari dengan perut kosong. 

Saturday, April 13, 2013

Siapa Penentu Kualitas Presiden?

Rakyat berharap presiden terpilih nanti akan mampu membawa perubahan.




Para pemilih yang cenderung tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana pada Pilpres terdahulu yang mencapai kisaran 20-30 persen ternyata berdampak pada kualitas kepemimpinan bangsa ini. Pertanyaanya sangat sederhana, bagaimana agar pemilih dengan antusias berbondong-bondong datang ke bilik suara untuk memilih presiden pada Pemilihan Umum 2014?

Meski masyarakat menghendaki adanya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008 oleh pemerintah dan parlemen, agar ada perubahan substansi sehingga para calon presiden yang berada di luar parpol dapat diakomodasi hak politiknya, namun parpol lebih cenderung mengajukan ketua umumnya sebagai calon presiden. Sikap parpol yang seperti ini terbukti berimplikasi sangat luas, para pemilih cenderung tidak menggunakan hak pilihnya.

Rakyat selama ini telah menunjukkan sikap kritisnya dengan sangat jelas. Mereka memilih tidak menggunakan hak politiknya daripada harus tunduk pada sikap manipulatif yang diperagakan dengan terang-terangan. Rakyat menolak sikap parpol yang hanya ingin menempatkan pimpinannya sebagai pemegang kekuasaan politik utama di negeri ini. Sayangnya, sikap rakyat seperti ini belum mampu menggugah para politisi untuk merubah paradigma wawasannya tentang masalah-masalah kenegaraan.

Salah satu alternatif kebutuhan politik yang harus segera dipenuhi saat ini oleh parpol adalah konvensi dalam menentukan calon presiden yang mereka dukung. Konvensi ini bisa jadi memaksa parpol harus siap menghadapi kenyataan bahwa ketua umum parpol mereka tidak akan terpilih dalam konvensi. Padahal beberapa parpol sudah sejak jauh-jauh hari menetapkan ketua umumnya sebagai capres dalam Pemilu 2014.  Bahkan beberapa parpol telah begitu yakin akan elektabilitas calonnya dan cenderung mengabaikan aspirasi rakyat.

Rakyat berharap presiden terpilih nanti akan mampu membawa perubahan yang signifikan, agar bangsa dan negara ini meraih martabat serta mampu untuk berdiri sejajar dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Mungkinkah hal ini akan terjadi ketika pada Pemilu 2014 rakyat tetap memilih tidak menggunakan hak-hak politiknya?


Sumber gambar : www.unand.ac.id

BACA JUGA :
Boediono Terlibat Century?
AkunTwitter Milik Presiden SBY
Jabatan Rangkap Presiden Melanggar Etika Politik?
Pilkada Langsung Mencederai Demokrasi?
Penyebab Pengajaran PKn Diacuhkan Siswa
Beda Kesalahan dan Kejahatan Jabatan

Friday, April 12, 2013

Boediono Terlibat Century?

Dananya sudah keluar namun perjanjiannya baru dibuat. 




Menyusul temuan surat kuasa yang ditandatangani Boediono kepada tiga pejabat Bank Indonesia (BI) pada November 2008,  anggota Tim Pengawas Century Hendrawan Supratikto menyatakan Gubernur BI Boediono dinyatakan terlibat langsung skandal pengucuran dana bail out.

Timwas Century telah menerima salinan fotokopi surat kuasa (Rabu, 10 April), surat kuasa tersebut sebelumnya tidak pernah terungkap. Timwas Century terus mendorong KPK segera menindaklanjuti temuan tersebut. Sebelumnya, KPK sudah meningkatkan status dan penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sejak 20 Novenmver 2012. Namun, sampai kini belum ada kemajuan.

Temuan surat yang diterima TImwas Century sangat penting untuk menekan  KPK segera bertindak. Hal menarik dari fakta pencairan dana tersebut adalah, dananya sudah keluar namun perjanjiannya baru dibuat. Kemudian jaminan yang digunakan ternyata jauh lebih kecil dari yang dipersyaratkan dan baru diketahui setelah dana keluar.

Mungkinkah kasus ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah hasil Pilpres 2014? Sepertinya hal ini sangat mungkin bila melihat fenomena bahwa pengadilan bagi pejabat publik di negeri ini hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan turun dari jabatannya. Jelas ini adalah pekerjaan rumah terberat bagi penegak hukum di negeri ini, siapapun. 

Sumber gambar : nasional.inilah.com

BACA JUGA :
AkunTwitter Milik Presiden SBY
Margaret Thatcher, Penemu Es Krim Lembut
Menghitung Titik Impas Biaya Pembuatan Perda
Sanksi Komite Etik Ketika KPK Ceroboh?
Jabatan Rangkap Presiden Melanggar Etika Politik?
Pilkada Langsung Mencederai Demokrasi?
Beda Kesalahan dan Kejahatan Jabatan

Thursday, April 11, 2013

AkunTwitter Milik Presiden SBY

Keputusan memiliki akun diambil untuk menyikapi peran media sosial.



Penggunaan Twitter oleh lembaga negara telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk negara Komunis, Korea Utara. Namun, Amerika Serikat dianggap yang paling maju, merekrut orang-orang komunikasi terbaik untuk bekerja dibalik sebuah akun Twitter resmi pemerintah. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tergolong telat eksis di Twitter. Belum lama ini Istana Kepresidenan secara resmi melansir akun Twitter orang nomor satu di Indonesia yang dapat diakses publik, yaitu @IstanaRakyat, yang mulai aktif sejak pukul 6.47 WIB, 8 April 2013.  Padahal Boediono, Wakil Presiden telah memiliki akun Twitter sejak 10 Juni 2009 dengan akun @boediono.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menginformasi bahwa akun itu adalah akun resmi yang dikelola pihak istana. Rencananya SBY sendiri yang akan meresmikan akun itu.

Keputusan memiliki akun diambil untuk menyikapi peran media sosial, terutama Twitter, yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. SBY akan mempekerjakan tim untuk mengelola akun itu, dan SBY juga akan men-twit atau menyampaikan pesan dari akun itu. Untuk membedakan bahwa itu di twit langsung oleh SBY akan ada simbol atau tanda tertentu.

Akun Twitter Presiden SBY terbaru yang lebih bersifat pribadi, merupakan akun Resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikelola oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yaitu @SBYudhoyono. Sebagai penanda Twit dari Presiden secara pribadi ditandai *SBY*.

Wednesday, April 10, 2013

Margaret Thatcher, Penemu Es Krim Lembut

Bagi pengusaha, mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah yang terpenting.




Margaret Thatcher selama berkuasa sebagai Perdana Menteri Inggris (1979 - 1990), telah memberikan warisan penting bagi dunia internasional. Hancurnya komunisme di Uni Soviet yang mengakhiri perang dingin antara Amerika Serikat dengan negara komunis selama puluhan tahun menjadi warisannya yang tak terlupakan dalam sejarah di muka bumi ini.

Warisan lain yang jarang dipublikasikan dari perempuan yang dijuluki Wanita Besi ini adalah es krim lembut sebagai produk olahan susu. Berkat penelitiannya yang tanpa lelah di salah satu laboratorium kimia di Inggris, wujud es krim tidak akan selembut yang kita kenal sekarang ini.

Margaret Thatcher adalah ahli kimia lulusan Universitas Oxford tahun 1947 dan langsung bekerja di sejumlah perusahaan dan laboratorium kimia di negara Ratu Elizabeth itu. Perusahaan pertama tempatnya bekerja adalah salah satu pabrik lem ternama di Inggris. Karena terdorong ingin mendapat tantangan lain, ia pindah ke perusahaan makanan bernama J. Lyons and Company di Hammersmith.

Di industri makanan terbesar Inggris itu, Margaret diberi posisi sebagai peneliti yang bertugas  menemukan cara efektif untuk membuat es krim  dengan komposisi udara lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kompoisisi ini, berat es krim akan jauh lebih ringan dan penggunaan material pembuat es krim pun dapat dikurangi sehingga biaya produksi dapat diminimalkan dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Hal ini adalah prinsip utama kapitalisme dengan segala turunannya seperti neoliberalisme yang kini banyak diadopsi dalam sistem ekonomi di berbagai negara termasuk bagi pengusaha.

Bagi pengusaha, mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah yang terpenting agar bisnis terus berjalan dan pundi-pundi kekayaan terus bertambah. Prinsip ini diyakini pula oleh konglomerat Lyons tempat Margaret mendedikasikan ilmunya. Lyons tidak ingin kualitas produk es krim pabriknya berkurang namun tetap dibuat dengan biaya murah.

Margaret bekerja tanpa lelah untuk menjawab tantangan yang diberikan bosnya, dia kemudian menemukan es krim ringan yang di dalamnya diisi ekstra udara. Dengan sejumlah bahan emulsi, Margaret berhasil menuntaskan tugasnya. Es krim yang dihasilkan perusahaan J Lyons and Company bukan hanya jauh lebih ringan tapi juga lebih lembut bagaikan sutra. Sejak es krim bertekstur lembut itu tercipta, popularitasnya di Inggris dan Amerika lengsung meroket. Bahkan perusahaan J. Lyons membuat merek baru untuk es krim tersebut. Produk es krim yang terkenal itu dinamakan "Mr. Whipy".

Sumber gambar : islampos.com

BACA JUGA :
Menghitung Titik Impas Biaya Pembuatan Perda
Perda K3 Mengatur Polisi Tidur
Anak Jalanan Tanggung Jawab Siapa?
Sanksi Komite Etik Ketika KPK Ceroboh?
Pohon Gendruwo Penghasil Biodiesel
Jabatan Rangkap Presiden Melanggar Etika Politik?
Pilkada Langsung Mencederai Demokrasi?
Penyebab Pengajaran PKn Diacuhkan Siswa
Beda Kesalahan dan Kejahatan Jabatan

Tuesday, April 9, 2013

Menghitung Titik Impas Biaya Pembuatan Perda

Penegakan Perda tidak akan berhasil tanpa pengawasan dan penindakan.




Peraturan daerah (perda) merupakan sebuah keharusan bagi sebuah wilayah perkotaan karena peraturan daerah ini yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Perda hadir sebagai pengatur tatanan kehidupan kota agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Namun, membuat perda ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit untuk melahirkan sebuah perda.

Biaya pembuatan draf Perda memerlukan biaya sekitar lima ratus juta rupiah. Dihitung sejak dari penyiapan draf, pembahasan oleh Pansus sampai ketok palu pengesahan sebuah Perda bisa menghabiskan biaya kurang lebih Rp 1 milyar hingga Rp 1,5 milyar. 

Dalam pembuatan Perda, secara ideal Pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi rakyat mulai tingkat bawah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat RW, lalu kelurahan, dan kecamatan sampai nantinya dibawa ke tingkat dewan untuk dibahas.

Penegakan Perda tidak akan berhasil tanpa pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Pelaksana pada fungsi ini biasanya identik dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), karena masyarakat menganggap Sat Pol PP adalah lembaga yang bertugas menertibkan hal-hal yang menyangkut peraturan daerah. Padahal sebenarnya, setiap instansi memiliki petugas pengawasnya sendiri.

Secara ideal sebuah Perda dibuat dengan disertai infrastruktur pendukungnya. Seperti pasal pelarangan merokok di sembarang tempat, (sekolah, sarana kesehatan dan tempat kerja) harus disertai dengan penyediaan ruangan bagi perokok agar Perda dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran terhadap Perda, selama ini umumnya para pelanggar dikenai pasal tindak pidana ringan (tipiring), dan hukuman dan denda mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dan bukan denda Perda. Sebagai contah seperti denda Rp 40.000 hingga Rp 50.000 bagi pengemis, pengamen dan wanita tuna susila (WTS) yang terkena penertiban. Padahal pada pasal 49 Perda K3 menyatakan, melakukan perbuatan asusila dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pelanggar Perda memang dikenakan denda, namun pemasukan dari sektor ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan tindakan pada pelanggar Perda bukan pada dendanya namun mengubah perilaku masyarakat agar menjalankan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Para pelanggar Perda K3 kebanyakan adalah golongan berpenghasilan minim, sehingga umumnya memilih untuk dihukum kurungan daripada harus membayar denda sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah. Bisa dibayangkan jika Perda K3 benar-benar ditegakkan lengkap dengan sanksi bagi pelanggarnya. Maka, dari sebuah pasal saja, seperti keharusan menanam pohon di halaman rumah, tentu ribuan pemilik rumah akan terkena denda. Mungkin dengan begini biaya pembuatan Perda akan mencapai titik impas?