Sunday, June 30, 2013

Energi Terbarukan, Energi Masa Depan

Indonesia adalah surga bagi energi terbarukan.



Tidak ada yang menerima dengan sukarela kenaikan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500, berbagai pihak menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Alasan penolakan, kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi dan menambah beban hidup masyarakat miskin. Kekhawatiran yang logis mengingat pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang tidak strategis.

Pemerintah seharusnya mengambil pelajaran dari proses konversi energi dari minyak tanah ke gas untuk memasak yang dilakukan 5 tahun lalu. Mekanisme konversi yang tepatnya disebut memobilisasi masyarakat untuk berpindah serentak menggunakan gas untuk memasak.

Pangkal persoalan ekonomi di masa depan, yaitu ketahanan pangan, sumber daya air dan ketahanan energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terkait dengan ketahanan energi. Semua data tentang kandungan sumber energi global menunjukkan bahwa persediaan energi fosil semakin menipis. 

Negara-negara maju seperti Islandia, Norwegia, Spanyol, Jerman dan Amerika Serikat mulai mengalihkan ketergantungan energi mereka ke energi terbarukan seperti energi panas bumi, angin dan air. Negara raksasa ekonomi baru, yaitu China, India dan Brazil sudah menetapkan target penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil. Bahkan negara berkembang seperti Kosta Rika dan Kolmbia lebih banyak menggunakan energi terbarukan yaitu air dan panas bumi sebagai pembangkit listrik.

Indonesia adalah surga bagi energi terbarukan dan kaya dengan sumber energi tersebut. Tanaman jarak, jagung, tebu dan kelapa sawit sudah lama diidentifikasi sebagai bahan bakar bio diesel dan bio fuel (etanol). Kemudian  tersedia secara melimpah pula energi terbarukan yang lebih bersih dan aman yaitu panas bumi, air dan angin.

Keengganan melakukan konversi sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan karena energi fosil lebih murah dibanding dengan energi terbarukan. Padahal pembentukan harga murah BBM bukan hasil proses pembentukan harga yang rasional karena merupakan harga subsidi.

Tidak ada gunanya berdebat panjang lebar tentang BBM karena bahan bakar fosil sudah menjelang kepunahan. Diskusi antara para pakar selama ini hanya berputar-putar sekitar masalah jangka pendek yaitu subsidi BBM sudah tepat sasaran atau tidak serta efisiensi dari produksi minyak mentah Indonesia. 

Ilustrasi : log.viva.co.id




Saturday, June 29, 2013

Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah Dasar

Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.



Terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan dampak pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang semula dilaksanakan secara sentralisasi, menjadi diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Harapan yang menyertai terbitnya undang-undang ini, bahwa pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Agar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, harus dijadikan pedoman dan perlu dipenuhi untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam kerangka inilah, diperlukan tersedianya Tenaga Administrasi Sekolah yang mempunyai kompetensi yang diharapkan agar mampu membantu fungsi dan tugas kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 ayat (1)  menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, undang-undang ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 35 ayat (1) butir b, yang menyatakan bawa SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, dijelaskan tentang standar kualifikasi dan kompetensi pelaksana urusan administrasi umum yang meliputi aspek kepribadian, sosial, teknis dan manajerial. Keempat kompetensi ini perlu ditunjang oleh kemampuan tenaga administrasi sekolah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran pelaksanaan teknis yang mampu melaksanakan administrasi : (1) kepegawaian, (2) keuangan, (3) sarana dan prasarana, (4) hubungan sekolah dengan masyarakat, (5) persuratan dan kearsipan, (6) kesiswaan, (7) kurikulum dam (8) layanan khusus. Kedelapan administrasi sekolah ini, menuntut penggunaan TIKdalam mendokumentasikannya.

Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang keberadaan pelaksana urusan adimistrasi umum dan merespon perubahan serta perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Kegiatan ini dilaksanakan di Park Hotel Jakarta dan diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari 17 provinsi sejak 28 Juni sampai 3 Juli 2013. 

Ruang lingkup materi Bimtek Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah Dasar/Madrasah, meliputi :

  1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar, (Visi dan Misi Kemdikbud, dasar yuridis Tenaga Administrasi Sekolah pada SD/MI).
  2. Administrasi sekolah berbasis TIK, meliputi Sistem Operasi, Pengenaman operasi Ms Office, Pengenalan Ms Excel, Pengenalan Internet, Aplikasi Sistem DAPODIK dan SIMPAK.
  3. Administrasi Persuratan dan Kearsipan, meliputi penerapan peraturan kesekretariatan, pelaksanaan program kesekretariatan, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pembuatan konsep surat, pelaksanaan kearsipan sekolah, penyusunan laporan administasi persuratan.
  4. Pendidikan Kepribadian, meliputi integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian dan tanggungjawab.
  5. Konsep Administrasi Sekolah pada SD/MI/SDLB, meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, manfaat, dan ruang lingkup administrasi sekolah dasar.
  6. Administrasi Kepegawaian, meliputi pokok-pokok peraturan kepegawaian, prosedur dan mekasnisme kepegawaian, buku induk, DUK, registrasi dan kearsipan pegawai, format-format kepegawaian, proses pengangkatan, mutasi dan promosi, penyusunan laporan kepegawaian.
  7. Administrasi Keuangan, meliputi pemahaman perturan keuangan yang berlaku, penyusunan RKAS, penyusunan laporan keuangan.
  8. Administrasi Sarana dan Prasarana, meliputi pemahaman peraturan administrasi sarana dan prasarana, identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, distribusi dan pemeliharaan, penyusunan laporan administrasi sarana dan prasarana.
  9. Administrasi Hubungan Masyarakat, meliputi fasilitasi kelancaran komite sekolah, perencanaan program keterlibatan pemangku kepentingan, pembinaan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat, promosi sekolah, penelusuran tamatan, pelayanan tamu sekolah.
  10. Administrasi Kesiswaan, meliputi penerimaan peserta didik baru, kegiatan masa orientasi, pengaturan rasio peserta didik perkelas, pendokumentasian prestasi akademik dan non akademik, pembuatan data statisktik peserta didik, penginventarisan program kerja pembinaan peserta didik secara berkala, pendokumentasian program kerja siswa, pendokumentasian program pengembangan diri.
  11. Administrasi Kurikulum, meliputi pengadministrasian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Ilustrasi : dok pribadi.

Monday, June 24, 2013

Angkutan Kota Penyebab Kemacetan Lalulintas?

Kemacetan lalu lintas selalu berdampak pada terbuangnya waktu dan biaya.



Angkutan kota seringkali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas akibat 'ngetem' sembarangan. Meski demikian, angkutan kota sangat dibutuhkan masyarakat dengan alasan biayanya relatif murah dan mudah dijangkau dibandingkan dengan transportasi massal yang lain.

Selain ngetem sembarangan, keluhan umum lainnya ialah sering terjadi pencopetan di dalam angkot, supirnya suka kebut-kebutan, melanggar aturan lalu lintas, sampai tidak nyamannya fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hal-hal tersebut, masyarakat akhirnya beralih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang akhirnya tetap saja menambah kemacetan lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Bandung, Sukabumi, Bogor, Depok dan Bekasi sudah tidak dapat disebut biasa. Hampir setiap pagi, siang, dan sore jalanan dipenuhi kendaraan dengan laju lambat atau terjebak kemacetan. 

Kemacetan lalu lintas selalu berdampak pada terbuangnya waktu dan biaya bahan bakar minyak dengan percuma. Akibat macet, banyak pekerjaan tertunda dan tingkat stress masyarakat semakin tinggi. Belum lagi pencemaran udara akibat asap kendaraan.

Cara efektif mengurangi kemacetan adalah tersedianya transportasi massal bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan beralih dan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, hal ini akan menurunkan volume kendaraan di jalan. 

Saat ini masyarakat membutuhkan transportasi yang tidak hanya nyaman, aman dan cepat, namun juga terintegrasi. Harapan ini akan terwujud ketika pemerintah amanah memiliki perhatian terhadap transportasi massal. Pertanyaannya, sampai kapan harus menunggu? Sementara harga bahan bakar minyak terlanjur melambung tinggi.... Haruskah biaya bahan bakar minyak dibuang percuma dalam kemacetan?

Ilustrasi : radarsukabumi.com

Friday, June 14, 2013

Alasan Pengurangan Kuota Jemaah Calon Haji

Pemerintah diharapkan mampu berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.


Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota jemaah calon haji sebesar 20 persen pada penyelenggaraan ibadah haji 1434 H, artinya kuota jemaah haji Indonesia 2013 akan berkurang sebanyak 42.200 orang.

Jadi jumlah kuota menjadi 168.000 orang dari jumlah semula 211.000 orang (194.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus). Pengurangan kuota jemaah haji tahun ini akan berdampak pada semakin panjangnya daftar tunggu (waiting list).

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia memberlakukan sistem daftar tunggu (waiting list) akibat tidak berimbangnya animo masyarakat berangkat berhaji dengan kuota yang tersedia.

Berdasarkan informasi Menteri Agama Suryadharma Ali, alasan pengurangan kuota jemaah haji tahun ini karena terkait kendala teknis. Keterlambatan rehabilitasi Masjidilharam berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf yang semula menampung 48.000 jemaah per jam menjadi tinggal 22.000 jemaah per jam. Pertimbangan Pemerintah Arab Saudi memutuskan kebijakan pengurangan kuota lebih besar mengacu pada aspek kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. 

Pemerintah Arab Saudi tidak hanya mengurangi kuota jemaah haji Indonesia, namun berlaku untuk seluruh negara pengirim jemaah haji di dunia yakni sebesar 20 persen dari kuota sasar sesuai kesepakatan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Terkait pengurangan kuota jemaah haji tahun ini, pemerintah diharapkan mampu berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengingat demikian besarnya kuota calon jumaah haji asal Indonesia. Kemudian pemerintah juga harus mengantisipasi agar tidak terjadi kepanikan (rush) dari calon jemaah haji, kalaupun terjadi pengurangan kuota dari daftar calon jemaah haji yang sudah ada harus dilakukan dengan adil. 

Mengingat perjalanan haji adalah rangkaian aktivitas ibadah, sikap ikhlas penuh kepasrahan kepada Yang Mahakuasa harus selalu dikedepankan. Mungkin Allah mempunyai rencana lain bagi calon jemaah haji yang tahun ini terpaksa ditunda keberangkatannya. Sambil tetap berusaha dan berdoa, serahkan semua takdir dan ketentuan kepada Allah swt.

Ilustrasi : www.setkab.go.id


Thursday, June 13, 2013

Industri Rokok di Antara Mitos dan Fakta

Rokok memberi sumbangan besar bagi negara?



Industri rokok merupakan industri propaganda uang yang sangat panas. Berawal dari kegiatan sekedar mencicipi dan merasa cocok kemudian menjadi pelanggan setia harian selama puluhan tahun, sehingga sangat sedikit orang yang lantang berteriak anti tembakau. Bahkan aktivis pembela HAM pun sepertinya merasa biasa saja ketika harus merokok di ruang publik, demikian juga aktivis pembela lingkungan dan aktivis antikapitalisme.

Menurut Dr Kartono Mohammad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menghindari pengendalian rokok maka industri rokok memiliki serangkaian strategi khas. Di antaranya, menciptakan sejumlah mitos yang menuai kontroversi sehingga masyarakat bahkan aktivis ragu akan pengendalian industri tembakau.

Mitos paling umum, bila industri rokok dikendalikan atau difatwakan haram maka akan menghabisi para pekerja wong cilik seperti buruh da petani tembakau. Faktanya, mereka seperti dijerat dengan neokolonialisme modern, untuk menanam tembakau petani harus berutang modal pada tengkulak. Namun ketika panen, harga dengan leluasa ditentukan para grader dan tengkulak. Petani tidak memiliki daya tawar, dengan keuntungan yang tipis maka untuk musim tanam berikutnya mereka terpaksa berutang lagi.

Mitos lain, rokok memberi sumbangan besar bagi negara. Setiap tahun, Kementerian Kesehatan mendapat dana bagi hasil cukai tembahaku (DBH-CHT) sebesar 2 persen dari total penerimaan cukai tembakau. Faktanya, pada 2011 Kementerian Kesehatan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 1,2 triliun. Namun pada tahun yang sama, Kementerian Kesehatan harus mengeluarkan dana Rp 18,5 triliun untuk penyakit yang diakibatkan rokok.

Merokok dianggap kebebasan dan bagian dari hak asasi sehingga dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun tanpa perlu ada kawasan publik bebas rokok. Faktanya, berdasarkan Riset Dasar Kesehatan 2010, ada 97 juta perokok pasif di Indonesia dan 43 juta di antaranya anak-anak di bawah umur 15 tahun yang hidup serumah dengan perokok dan secara otomatis terpapar bahaya nikotin. 

Mitos lain, perusahaan rokok banyak membantu lingkungan. Suatu perusahaan rokok nasional yang sahamnya dipegang perusahaan internasional pernah menyumbang hingga 60.000 dolar AS untuk program penghijauan di Indonesia selama lima tahun. Hebatnya, menurut M Otanez dari University Of California dalam Social Responsibility in Tobacco Production, kerugian untuk penggundulan hutan akibat pengembangan industri tembakau di Indonesia menghabiskan dana hingga 7,9 juta dolar AS per tahun. 

Sumber : PR, 13 Juni 2013

Ilustrasi : suarapengusaha.com

Tuesday, June 11, 2013

Kemana Lumbung Padi Kita?

Seringkali kebijakan pemerintah kontradiktif dengan implementasi di lapangan.




Secara geografis, Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim yang cocok untuk pertanian. Sebutan Zamrud Khatulistiwa, negeri agraris maritim, menggambarkan betapa kayanya potensi pertanian dan perikanan Indonesia. 

Luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta ha yang terdiri atas 148 juta lahan kering dan 40,20 ha lahan basah, dengan jenis tanah, iklim, fisiografi, bahan induk (vulkanik yang subur), dan elevasi yang beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2005), luas lahan pertanian Indonesia sekitar 70,20 juta ha, dan sebagian besar berupa lahan perkebunan(18,50 ha), tegalan 14,60 juta ha, lahan tidur 11,30 juta dan sawah 7,90 juta ha. (PR, 11 Juni 2013)

Hasil perkebunan Indonesia mendunia, seperti sawit yang menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Bahkan pada 2011, Indonesia menguasai 47 persen minyak dunia, mengungguli Malysia yang hanya 39 persen. Selain itu, sampai saat ini Indonesia masih sebagai eksportir rempah-rempah di dunia.

Hal yang sangat disayangkan, perkembangan komoditas perkebunan yang demikian pesat tidak diiringi pembangunan lahan pertanian sebagai komoditas pangan sehingga perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan. Sangat miris menyaksikan penurunan luas sawah atau ladang akibat konversi lahan. 

Harian Pikiran Rakyat (10 Juni 2013) menulis, salah satu lumbung padi di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, menjadi kabupaten dengan jumlah warga penerima program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Dari 599.340 kepala keluarga di Cianjur, 211.066 di antaranya digolongkan ke dalam kelompok keluarga yang berhak menerima beras bantuan itu.

Potret ironi negeri agraris seperti ini semestinya tidak terjadi andai pemerintah berpihak kepada petani dan serius mengangkat harkat dan martabat kaum petani. Seringkali kebijakan pemerintah kontradiktif dengan implementasi di lapangan, seperti mudahnya hak kepemlikan atas lahan yang begitu menghamba pada kekuasaan dan modal. Ketahanan pangan hanya sebatas wacana dan retorika, berbagai produk yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri di impor dari negara lain. Ironis! 

Ilustrasi : bisnis.news.viva.co.id

Saturday, June 8, 2013

Pemilu 2014 Memilih Siapa?

Pemilu 2014 diharapkan dapat menjadi solusi tiga masalah bangsa Indonesia.



Tiga masalah bangsa Indonesia saat ini ialah keadilan ekonomi, penegakan supremasi hukum dan pluralisme. Berbagai kalangan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tidak adil bagi masyarakat kecil karena hanya bisa lebih dinikmati oleh masyarakat mapan, begitu pun dengan masalah penegakan hukum.

Pemilu 2014 diharapkan dapat menjadi solusi dengan melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan tiga permasalahan tersebut. Kelak, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar mempunyai integritas dan dapat menyelesaikan masalah bangsa. 

Saat ini isu tua muda sudah tidak relevan lagi dalam bursa pencalonan presiden. Masalahnya, mampukah Pemilu 2014 melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan tiga masalah seperti saat ini? 

Jika Pemilu 2014 tidak mampu melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, sangat besar kemungkinannya bangsa Indonesia akan jalan di tempat dengan segudang masalah yang tak kunjung selesai. 

Agar biaya, waktu dan energi tidak terbuang sia-sia, Pemilu 2014 harus dipastikan dapat menemukan sosok presiden sesuai dengan harapan semua pihak. Atau Pemilu 2014 hanya sekedar pesta biasa berbiaya besar? 


Thursday, June 6, 2013

Ada KRL di Bandung?

Kota Bandung akan memiliki jaringan kereta listrik (KRL).



Indonesia dan Prancis menyepakati kerja sama Urban Railway Transport Development dalam rangka pengembangan kereta di Indonesia. Program ini akan dilakukan di 6 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Maka, Bandung menjadi kota pertama dari proyek pinjaman Prancis untuk pembangunan perkeretaapian di 6 kota di Indonesia.

Kota Bandung akan memiliki jaringan kereta listrik (KRL) menyusul kota-kota lainnya seperti Jabodetabek dan Yogyakarta. Proyek yang diberi nama Bandung Urban Railway Transport Development dan Eletrification Padalarang-Cicalengka Line Project, membutuhkan dana sebesar Rp 1,71 triliun yang didanai dari pinjaman pemerintah Prancis sebesar 157 juta dolar AS. 

Proyek ini akan dilaksanakan tahun 2013 dengan penyusunan amdal dan tender consulting service, tahun 2014 dilakukan basic design dan tender kontruksi, dan tahun 2015 dilakukan kontruksi fisik dengan waktu sekitar 30 bulan. 

Bambang Susantono menilai, banyak manfaat yang akan didapat dengan adanya kerjasama Indonesia-Prancis, salah satunya penghematan BBM, dan memperkuat intrastruktur perkeretaapian. 

Ilustrasi : metro.news.viva.co.id

Wednesday, June 5, 2013

Kartu Jampeltas Bagi Penderita Talasemia

Penderita talasemia sering mengalami gejala serupa anemia.




Talasemia adalah penyakit kelainan darah dimana sel darah merah mengalami kerusakan 3-4 kali lebih cepat dibandingkan dengan sel darah normal. Jika seseorang terkena penyakit ini, usaha yang harus dilakukan adalah mempertahankan hidup. Caranya, transfusi darah secara teratur dan mengonsumsi obat untuk mengurangi kandungan zat besi dalam tubuh.

Penderita talasemia sering mengalami gejala serupa anemia, yaitu lemah, letih dan lesu. Sayangnya orang tua sering tidak menyadari anaknya menderita talasemia, tahu-tahu sudah parah. Sebenarnya ada ciri-ciri yang dapat diwaspadai sebagai antisipasi, seperti fisik berwajah mongoloid, mengalami gejala penyakit kuning, pertumbuhan tubuh terganggu, dan perut membesar.

Kebanyakan penderita talasemia berasal dari keluarga tidak mampu. Saat ini jumlah penderita mencapai 5.500 orang, lebih dari 60 persennya berasal dari keluarga tidak mampu. Dari jumlah sebanyak itu, 40 persennya berasal dari Jawa Barat. 

Menurut Ketua Umum Yayasan Thalasemia Indonesia, Rini Amaludin, upaya untuk mempertahankan hidup bagi pasien talasemia terhitung mahal. Biaya yang harus dikeluarkan, rata-rata antara Rp 7 juta sampai Rp 10 juta tiap bulan. Namun pemerintah telah mengeluarkan keputusan bahwa semua pengobatan itu digratiskan. Melalaui keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1109/menkes/Per/VI-2011, pasien talasemia mendapat jaminan pelayanan kesehatan talasemia atau Jampeltas. Masaslah transfusi darah dan obat yang harus diminum penderita talasemia tak harus dibayar oleh pasien.

Pengobatan bagi penderita talasemia baik dari keluarga miskin maupun mampu sudah digratiskan, caranya penderita memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit, lalu meminta surat keterangan bahwa yang bersangkutan menderita talasemia. 

Surat rekomendasi dari dokter harus disampaikan ke Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI), nanti penderita akan diberi kartu jaminan oleh Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI). Pasien pemegang kartu Jampletas boleh mendapat transfusi darah gratis setiap bulan dan mendapat pengobatan talasemia.


Ilustrasi : thalasemia.org

BACA JUGA :
Kapan Warisan Utang Berakhir?
Sekolah BLUD Pengganti RSBI?
Apa Tujuan Regenerasi Politik?
Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM...
Kekuatan Uang Dalam Pilkada
Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak
Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi

Saturday, June 1, 2013

Kapan Warisan Utang Berakhir?

Membengkaknya anggaran subsidi BBM selalu diimbangi dengan membengkaknya utang.



Ketika rakyat Indonesia memilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden untuk yang ke dua kalinya, tentu saja disertai dengan segudang harapan, salah satu di antaranya kehidupan menjadi lebih sejahtera.

Kemudian waktu berjalan, dan setelah hampir sepuluh tahun harapan tersebut belum juga tercapai. Indikatornya adalah subsidi untuk rakyat miskin yang tidak pernah berkurang.

Tahun ini, sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM, anggaran untuk subsidi kepada rakyat miskin melonjak menjadi Rp 193 triliun. Subsidi BBM ini jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan. Masalahnya dari mana dana tambahan ini bersumber? 

Sangat miris sekali, bahwa ternyata membengkaknya anggaran subsidi BBM selalu diimbangi dengan membengkaknya utang. Sederhananya, pemerintah meminjam uang untuk kemudian digunakan untuk mendanai subsidi BBM. 

Sejarah telah mencatat perjalanan kepemimpinan kita silih berganti karena selalu disebabkan utang yang semakin membesar. Kekuasaan Soekarno yang kharismatik, tumbang karena utang luar negeri. Jargon untuk menumbangkannya, semangat amanat penderitaan rakyat yang sangat bertentangan dengan pola kehidupan para pejabat saat itu yang cenderung bermewah-mewah. Kemudian Soeharto, diturunkan dengan sebab yang tidak jauh berbeda. Rakyat melihat pemerintah korup dan meluapkan kekesalan dengan melakukan pembakaran terutama di sentra-sentra perdagangan Jakarta. 

Pengalaman buruk yang berulang tersebut apakah menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan nasional yang muncul pasca kepemimpinan Soeharto? Sepertinya tidak. Rakyat masih melihat gaya kepemimpinan yang pamer dan mengutamakan kenyamanan. Banyak kebijakan yang menyakiti hati nurani rakyat, besarnya penghasilan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak sebanding dengan hasil kerjanya. Malah yang terjadi, meski berpendapatan semakin besar, tetap saja tega memakan uang rakyat.

RAPBN 2013 dalam sidang DPR menyiratkan bahwa defisit akan membengkak mencapai Rp 80 triliun yang akan diakali menutupinya dengan mencari utang (baru) sebesar Rp 63,4 triliun. Akibatnya utang negara akan menjadi Rp 2.023,72 triliun. 

Itukah warisan pemerintahan SBY bagi pemerintahan mendatang? 

Ilustrasi : www.merdeka.com

BACA JUGA :
Sekolah BLUD Pengganti RSBI?
Apa Tujuan Regenerasi Politik?
Solusi Mengatasi Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM...
Kekuatan Uang Dalam Pilkada
Pemerintah Gamang Soal Kenaikan Harga Minyak
Mengenal Ragam dan Cara Kerja Alat Kontrasepsi
Bagaimana Menkeu Chatib Menjaga Stabilitas Fiskal?...