Monday, February 27, 2017

PERTOLONGAN PERTAMA HENTI JANTUNG

Begini Pertolongan Pertama Henti Jantung



Teknik berikut adalah legal untuk dilakukan awam selama tidak ada orang medis yang tersedia di tempat kejadian. Di negara barat, teknik memompa jantung ini sebenarnya diajarkan untuk orang awam.

Penyakit jantung dan pembuluh darah masih menduduki tempat pertama sebagai penyebab kematian di negara kita. Di antara berbagai penyakit jantung, kondisi yang paling banyak memakan korban adalah henti jantung.

Kondisi henti jantung sebenarnya tidak selalu berakhir dengan kematian. Henti jantung masih dapat diupayakan. Jika Anda pernah melihat atau mungkin menonton di layar televisi seorang dokter memompa dada seseorang yang tampaknya sudah meninggal, itu adalah upaya untuk ‘menghidupkan’ kembali orang yang baru saja mengalami henti jantung.

Upaya tersebut bila dilakukan dengan segera dan dengan teknik yang benar dapat ‘menghi dupkan’ seseorang lagi, dalam arti jantungnya akan kembali berdetak. Yang menjadi masalah, banyak yang tidak tahu harus melakukan apa ketika mendapatkan keluarganya terkena serangan jantung dan henti jantung. Penanganan yang terlambat itulah yang menjadi penyebab masih tingginya angka kematian akibat serangan jantung dan henti jantung.

Melalui tulisan ini, mari kita simak pertolongan pertama pada henti jantung.

Mengenali ciri-ciri henti jantung

Langkah pertama adalah mengenali ciri-ciri seseorang terkena henti jantung. Pada penderita yang mengeluh nyeri dada kemudian terjatuh pingsan, segera periksa apakah penderita mengalami henti jantung. Ciri henti jantung yakni:

1. Periksa kesadaran. Penderita dengan henti jantung kesadarannya sangat turun bahkan dengan rangsangan nyeri penderita tidak merespon. Pertama-tama coba teriak panggil nama penderita. Bila penderita tidak merespon, beri rangasang nyeri seperti mencubit kulit lengan atau tekan kuku penderita dengan kuku Anda. Penderita dengan henti jantung tidak akan merespon.

2. Periksa pernapasan. Ada teknik yang disebut sebagai look, feel and listen (lihat, rasakan, dan dengar). Caranya adalah, dekatkan pipi Anda ke dekat hidup penderita dan arahkan pandangan Anda pada dada penderita, selanjutnya look (lihat) apakah terdapat gerakan pernapasan, yakni gerakan naik-turun dada, feel (rasakan) dengan pipi Anda apakah terdapat hembusan udara pernapasan yang keluar dari hidup penderita, dan listen (dengar) apakah terdapat suara pernapasan. Kita tidak akan menemukan adanya tanda-tanda pernapasan pada seseorang dengan henti jantung.

3. Periksa nadi. Dianjurkan pemeriksaan nadi dilakukan pada nadi besar, yakni nadi karotis. Nadi karotis terletak di kiri-kanan leher, kira-kira 2 jari ke sisi kanan dan kiri dari pertengahan tengah leher. Dengan jari, raba nadi dan rasakan ada-tidaknya nadi. Waktu yang dianjurkan untuk memeriksa nadi ialah 10 detik saja . Kita tidak akan merasakan adanya denyut nadi pada seseorang dengan henti jantung.

4. Ciri lainnya ialah ujung jari kaki-tangan mulai terasa dingin. Muka pucat, bibir kebiruan. Bila kuku jari penderita ditekan kemudian dilepas maka warna merah pada kuku akan kembali lambat. Pada orang normal jika kuku jari ditekan dan kemudian dilepas, warna merah akan kembali dalam waktu kurang dari 2 detik.

Panggil bantuan medis

Bila Anda mendapatkan seseorang mengalami ciri-ciri serangan jantung ataupun henti jantung di atas, jangan panik. Ingat bahwa serangan jantung dan henti jantung bukanlah kematian.

Kematian akan terjadi bila seseorang mengalami henti jantung sekitar 10-20 menit. Pada waktu tersebut otak dan sebagian besar sel-sel dalam tubuh mati. Berhadapan dengan seseorang yang henti jantung sama dengan berpacu dengan waktu. Semakin cepat pertolongan diberikan semakin besar harapan hidup.

Dengan demikian bila mendapati seseorang henti jantung, jangan panik tetapi juga jangan tidak berbuat apa-apa. Segera telepon rumah sakit terdekat atau unit gawat-darurat terdekat untuk meminta ambulans beserta dokter. Bila disekitar tempat kejadian terdapat dokter atau paramedis atau klinik praktik dokter, segera panggil. Dokter dan tenaga medis telah memiliki sertifikasi pelatihan pemberian pertolongan untuk henti jantung.

Bila memungkinkan, segera ambil kendaraan dan bawa penderita ke unit gawat darurat terdekat. Selama dalam perjalanan hubungi unit gawat darurat yang dituju, beritahukan bahwa Anda akan membawa penderita dengan serangan jantung atau henti jantung dan akan tiba dalam beberapa menit lagi. Dengan demikian, dokter dan tenaga medis dapat mempersiapkan alat dan obat-obatan yang akan dibutuhkan.

Teknik pompa jantung dan nafas buatan

Setelah mendapati ciri-ciri henti jantung dan memanggil pertolongan medis, Anda dapat melakukan hal pompa jantung berikut:

1. Posisikan pend erita berbaring terlentang di atas landasan yang cukup keras, seperti lantai.

2. Posisi kepala sedikit menengadah karena posisi ini adalah posisi dimana saluran napas terbuka lebar dan lurus.

3. Penolong berlutut di samping penderita.

4. Pompa pada dinding dada dilakukan dengan kedua telapak tangan yang saling bertumpu. Tidak semua telapak tangan menyentuh dinding dada, hanya bagian tumit telapak tangan saja yang menumpu pada dinding dada.

5. Selanjutnya posisi telapak tangan, siku, hingga bahu lurus. Hal ini agar tenaga yang dihasilkan besar dan penolong tidak capai.

6. Sumber tenaga untuk memompa ialah sendi bahu. Jadi gerakan memompa bukan berasal dari tenaga lengan bawah ataupun lengan atas, tetapi dari gerakan naik-turunya bahu.

7. Tumit tangan diletakan di tulang tengah dada, di pertengahan setengah bawah tulang dada. Pada laki-laki posisinya kira-kira sejajar puting susu, sedangkan pada perempuan sejajar lipata n kulit bawah payudara.

8. Pompa diberikan berirama dengan kecepatan 100 kali per menit.

9. Pompa diberikan dengan kekuatan yang menyebabkan dinding dada terdorong sejauh 5 sentimeter.

10. Setiap 2 menit periksa kembali nadi penderita apakah sudah teraba atau belum.

11. Napas buatan boleh diberikan, namun sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa napas buatan tidak perlu dilakukan bila penolong adalah orang awam.

12. Pompa terus diberikan hingga bantuan medis datang. Bila penolong lelah, pompa dapat digantikan oleh penolong lain.

13. Pompa dapat dihentikan bila penolong medis datang, penolong kelelahan dan tidak ada penolong lainnya, atau pompa telah diberikan dalam waktu 20 menit tanpa ada perbaikan (penderita masih tidak sadar, napas dan nadi tidak ada).

Manfaat pemberian pompa dindang tersebut sebenarnya sama dengan fungsi jantung. Dorongan yang diberikan pada dinding dada akan mendorong tulang dada ke bawa h. Di bawah tulang dada tersebut terdapat organ jantung sehingga tulang dada tersebut akan menekan jantung dan menyebabkan darah mengalir keluar dari jantung.

Ingat bahwa respon yang cepat terhadap pasien henti jantung, pemberian pompa dinding dada yang benar, cepat, dan dalam adalah kunci keberhasilan untuk ‘menghidupkan’ kembali penderita henti jantung.

Semoga tulisan ini dapat menghasilkan kader-kader penyelamat nyawa di masyarakat kita.


Klik http://www.dechacare.com/informasi-kesehatan/ untuk informasi kesehatan lainnya.

Kirimkan informasi kesehatan ini ke orang-orang yang Anda kenal.


Tetap sehat dan sukses untuk kebahagiaan

Terima kasih
DechaCare.com
http://www.dechacare.com

Friday, February 17, 2017

Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasih



Alih-alih merayakan Valenitine Day yang dilarang di negeri ini, apa salahnya kalau kita merayakan Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasih saja? 

Sejarah tidak akan melupakan ibu Inggit Garnasih yang dilahirkan 17 Februari 1888. Sosok wanita yang satu ini lekat dengan Rumah sejarah Inggit Garnasih yang terletak di Jalan Inggit Garnasih no 8 Ciateul,  yang ditempati Inggit Garnasih hingga akhir hayatnya 13 April 1984 di kawasan Astana Anyar, Bu Inggit Garnasih menjual bedak dan jamu serta kutang buatannya, dan di jalan Lio genteng barang jualan Ibu Inggit Garnasih banyak dikenal.

Inggit Garnasih (lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 17 Februari 1888 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 13 April 1984 pada umur 96 tahun adalah istri kedua Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Mereka menikah pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Javaveem, Bandung. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan Soerat Keterangan Kawin No. 1138 tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 sen, dan berbahasa Sunda. Sekalipun bercerai tahun 1942, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno, termasuk melayat saat Soekarno meninggal. Kisah cinta Inggit-Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun Ramadhan KH yang dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang. (Wikipedia)

Kembali dari pengasingan di Bengkulu pada 29 Januari 1942, Inggit Garnasih minta dicerai karena tak ingin dipoligami. Dengan diantar KH Masmansyur, Soekarno mengantar Inggit Garnasih ke Bandung dan memilih rumah di Jalan Ciateul No 8 sebagai tempat tinggalnya. 

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Inggit membuat bedak dingin Saripohatji dan jamu menggunakan batu pipisan, rokok tembakau hingga kutang. 

Perjuangan ibu bangsa Inggit Garnasih begitu besar bagi lahirnya negeri ini saat mendampingi sang proklamator selama 20 tahun 1923-1943, mulai dari membiayai sekolah Soekarno hingga tamat Technische Hoogeschool te Bandoeng 1926 (sekarang ITB),  mendirikan perserikatan Nasional Indonesia 4 Juli 1947 dan menjadi partai Mei 1928. Menjalani hukuman di penjara Bancey dan kemudian dipindahkan ke Sukamiskin 1929-1931. Turut dibuang ke Ende Flores (1934) dan dipindahkan ke Bengkulu (1938) hingga akhirnya harus bercerai karena sebagai wanita Sunda merasa pantang untuk dimadu (1942).

Nama ibu Inggit Garnasih tak seharum Ibu Fatmawati ataupun Ibu Hartini, Ibu Inggit bukan wanita yang menjahit bendera pusaka Merah Putih saat Bung Karno membacakan teks proklamasi tapi Ibu Inggit adalah nafas semangat Bung Karno di masa-masa perjuangan yang penuh luka. Ibu Inggit lah penguat jiwa sekaligus tempat Bung Karno bersandar di kala ia tak mampu berdiri karena sulitnya keadaan waktu itu. (disunting dari monolog Inggit Ibu Bangsa oleh Dahlia)

Thursday, February 16, 2017

Bahaya Patrimonialisme Politik



Terdapat penyakit akut terkait dengan pembangunan politik di banyak negara yang sedang membangun (development countries) karena peran negara lemah dan tidak efektif. Para elite penguasa lebih lihai menampilkan kekuasaan despolitik, suatu kemampuan untuk melakukan tekanan kepada pihak lawan seperti jurnalis, politisi oposan, dan kelompok-kelompok pesaing akan tetapi mereka tidak memiliki kekuatan dalam aspek kekuatan infrastruktur, yaitu kemampuan untuk menghadirkan penguatan hukum yang adil dan penyediaan barang-barang publik seperti keselamatan kesehatan dan pendidikan. (Francis Fukuyama,  Political Order and Political Decay : From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, 2014).

Dinamika politik di Indonesia setelah reformasi menunjukkan kehidupan yang lebih diwarnai perseturuan antar elit dan tidak jarang institusi-institusi negara digunakan sebagai instrumen konflik, aksi saling mencari cari kesalahan dan saling melaporkan kepada pihak yang berwajib menjadi tren untuk memberangus kekuatan masing-masing lawan politiknya. 

Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi, bukankah hakikat politik itu merupakan seperangkat norma untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara? Mengapa proses politik yang berlangsung justru semakin mengarah pada lintasan yang destruktif? Apa yang salah dengan amalan berdemokrasi kita saat ini?

Dari sudut pandang budaya politik para elit di Indonesia pada umumnya masih menjalankan pola patrimonialistik, kekuasaan tersentralisasi pada elite. Mereka lalu mendistribusikan kekuasaannya kepada jaringan kerabat teman dekat atau kolega sehingga membentuk kroni-kroni, tujuannya supaya kekuasaan dapat lebih mudah diraih dan dipertahankan oleh kelompoknya.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dituding turut menyuburkan broker-broker politik yang melanggengkan dominasi Elite dan kroni-kroninya, mereka mencengkram institusi pemerintah untuk menyedot sumber daya negara melalui berbagai macam cara seperti mark up anggaran proyek, pungutan liar, dana hibah dan bantuan sosial.

Ketika terjadi pergantian kekuasaan, lazimnya kelompok penguasa baru melakukan penyesuaian terhadap struktur struktur birokrasi agar sejalan dengan kepentingannya. Para kroni kelompok penguasa sebelumnya yang masih bercokol baik di instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan negara dipreteli untuk kemudian digantikan oleh kroni yang baru. Tentu saja kelompok penguasa beserta kroni sebelumnya tidak begitu saja menyerahkan pundi-pundi yang selama ini mengisi kantongnya. Akibatnya, apabila tidak terjadi kompromi, pihak oposan sebisa mungkin melakukan perlawanan misalnya dengan menyerang menggunakan isu-isu yang menyudutkan pemerintah.

Upaya mendekontruksi pola patrimonialistik dalam praktek berdemokrasi perlu ditempuh beberapa hal: 

Pertama, menghadirkan prinsip rasionalitas dalam kehidupan berpolitik yang bisa dimulai dengan penguatan kapasitas berbagai organisasi atau kelompok masyarakat sipil dan partai politik.

Kedua, perubahan paradigma yang membobotkan pada aspek kualitas dan nilai dibandingkan dengan aspek kuantitas, mengutamakan pencapaian (achievment) bukan kekerabatan atau kedekatan (asscription), berbasis pada kinerja bukan berbasis prestise, pengelolaan organisasi yang profesional dan impersonal bukan personal, serta orientasi kekuasaan untuk publik bukan untuk golongannya sendiri.

Ketiga, meningkatkan pendidikan politik terutama kepada generasi muda sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara aktif berdasarkan koridor institusional dan konstitusional.

Thursday, February 9, 2017

Belajar Dari Sikap David Cameron



Tulisan ini merupakan rewrite dari sebuah Tajuk Rencana koran harian Pikiran Rakyat. Rewrite dipersembahkan kepada seluruh pemimpin di negeri ini agar tidak ketinggalan dan kehilangan tulisan tersebut di media cetak. Jadi, kapanpun dan dimanapun tulisan ini masih bisa dibaca berulang-ulang melalui gadget atau telpon android, tanpa takut diintip sedang belajar bagaimana menjadi seorang negarawan yang hebat. 

Seorang pemimpin yang bijak biasanya tidak segan-segan berkaca dari cermin para pemimpin terdahulu. Dari cermin seperti itu, siapapun boleh mengambil hikmah mana yang layak diteladani mana pula yang patut diapresiasi. Mata uang selalu menampilkan dua sisi yang berbeda tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mata uang tersebut memiliki nilai.

Sebagai warga negara biasa kita sering dibikin heran oleh sikap beberapa elit pemimpin di negeri ini yang tidak bosan-bosannya menimbulkan kegaduhan. Mereka tampaknya sangat menikmati kultur media sosial yang sangat cepat memberikan reaksi, tidak peduli apakah itu bermanfaat atau tidak. Sering kali terjadi yang mereka ungkap ke publik itu tidak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat banyak

Hal itu timbul mungkin didorong oleh hasrat berkuasa yang selalu menggebu-gebu. Para politisi sangat bernafsu menguasai apa saja yang bisa direbut, kalau gagal meraih kursi di parlemen mereka bersemangat untuk mendapat kedudukan di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Mereka membutakan matanya meski tahu bahwa DPD adalah forumnya perwakilan daerah, bukan ranah kader parpol. Mata mereka sangat jeli menangkap peluang termasuk di lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Bahkan porsi kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun sedapat mungkin mereka kuasai. Padahal lembaga-lembaga seperti MK dan MUI hanya layak dipimpin oleh mereka yang sudah steril dari ambisi politik dan jabatan.

Kalau kita sedikit berusaha membaca kembali masa lalu, bangsa ini sebenarnya memiliki pengalaman yang sangat kaya. Hanya selama 10 tahun, setelah proklamasi kita berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang kemudian hari banyak dipuji sebagai pemilu yang bersih dan demokratis. Akan tetapi hasil pemilu tersebut akhirnya mengambang akibat perdebatan yang berkepanjangan di konstituante.

Perdebatan tersebut memang sangat substansial karena menyangkut dasar negara. Namun karena sampai beberapa tahun tidak juga menghasilkan kesepakatan, akhirnya Presiden Soekarno dengan dukungan tentara mengambil jalan pintas memberlakukan Dekrit Presiden. Lewat dekrit tersebut Konstituante dibubarkan, artinya hasil pemilu yang banyak dipuji itu akhirnya mubah. Dengan berlakunya dekrit kekuasaan Soekarno menjadi sangat otoriter. Kita tahu bahwa akhir ceritanya Soekarno dijatuhkan oleh kekuatan rakyat.

Memasuki masa Orde Baru, legitimasi yang diberikan kepada Soeharto sangat besar bahkan ketika dengan alasan keamanan dan ketertiban mendorong pemerintahannya menjadi otoriter pun awalnya dapat diterima oleh rakyat. Akan tetapi karena kebijakan seperti itu akhirnya kebablasan di mana nilai-nilai demokrasi dimanipulasi sedemikian rupa ditambah lagi dengan korupsi yang merajalela kekuasaan Soeharto pun berakhir atas besarkan rakyat.

Mestinya dua peristiwa itu menjadi hikmah yang sangat berharga dengan semangat reformasi mestinya masalah-masalah kenegaraan dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan benar-benar lebih demokratis.

Sayang semangat reformasi hanya dibaca secara mentah kebebasan berpendapat, dimanfaatkan secara berlebihan akibatnya ujaran kebencian bertebaran dimana-mana.

Sebagai warga negara biasa kita khawatir kalau hal itu dibiarkan terus berlanjut konflik horizontal akan makin tajam. Masalahnya ucapan para pemimpin sering begitu saja diterima sebagai pembenaran. Sebagian besar bangsa ini belum terbiasa bersikap kritis.

Semangat reformasi dan demokrasi yang menggebu-gebu tampaknya mesti agak direm. Tidak dalam bentuk pelarangan, karena hal itu akan menimbulkan konflik yang lebih parah lagi, melainkan dengan kesediaan untuk menahan diri. Para pemimpin di tingkat manapun berada, bidang apapun yang menjadi kewenangannya mungkin akan lebih baik kalau lebih sering bertemu, berbicara tanpa memberikannya kepada media, lalu bersepakat untuk sama-sama menyelamatkan bangsanya sendiri.

Para pemimpin di negeri ini tampaknya boleh belajar dari sikap David Cameron. Beberapa waktu silam secara pribadi dia tidak setuju kalau Inggris keluar dari Uni Eropa. Tetapi karena desakannya terus menguat, dia setuju diadakan referendum. Ketika terbukti hasil referendum bertentangan dengan pendapatnya, Dia segera melepaskan kedudukannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Keputusan yang diambilnya tampak sangat sederhana, tetapi di balik itu adalah kesadaran tentang posisi seorang negarawan. Kehendak rakyat jauh lebih utama dan layak untuk dihargai dibandingkan dengan ambisi pribadinya sendiri. Dengan sikap seperti itu, David Cameron telah berhasil mengokohkan posisinya sebagai pemimpin yang layak untuk dikagumi dan diapresiasi.

Seorang pemimpin yang bijak biasanya tidak segan-segan berkaca dari cermin para pemimpin terdahulu. Dari cermin seperti itu, siapapun boleh mengambil hikmah mana yang layak diteladani mana pula yang patut diapresiasi. Mata uang selalu menampilkan dua sisi yang berbeda tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mata uang tersebut memiliki arti.

Menerima kekalahan sama sulitnya dengan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menunjukkan kepemimpinannya. Tetapi memang seperti itulah kaidah berpolitik dan etika berkuasa yang dijabarkan dalam norma-norma demokrasi dengan kesadaran seperti itulah seseorang akan memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kadar kepemimpinannya. (Tajuk Rencana - Pikiran Rakyat,  4 Februari 2017)

Tuesday, February 7, 2017

Pajak Progresif Tanah Terlantar



Generasi muda yang lahir di tahun 1984 atau generasi milenial jangan berharap mempunyai rumah diperkotaan, karena berdasarkan perhitungan komposisi gaji karyawan atau pegawai kenaikannya pertahun hanya 10% sedangkan harga tanah di perkotaan setiap tahun naik 20%. Hal itu sangat ketinggalan dan tidak berkeadilan, tidak mungkin bisa 10 tahun lagi beli rumah di perkotaan terutama di jalur jalur transit oriented development. Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution  saat dialog ekonomi berkeadilan bersama para ekonom di Jakarta (Kamis, 2/2/2017). 

Permasalahan ketidak sediaan lahan menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah berharap melalui reformasi agraria permasalahan lahan akan teratasi dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi berkeadilan. 

Peningkatan harga tanah di kota-kota besar tidak lepas dari banyaknya aksi spekulan atau calo tanah di wilayah tersebut. Tingginya harga tanah ini juga disebabkan karena pola pikir yang selama ini berkembang di masyarakat untuk memilih tanah sebagai alat investasi.

Masyarakat banyak yang sengaja membeli tanah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, dana tersebut dibiarkan menganggur dengan maksud ketika dijual lagi 5 atau 10 tahun menndatang harganya akan meningkat.  Pembiaran akan hal ini menyebabkan adanya backlog perumahan, untuk itu pemerintah berniat mengenakan pajak progresif agar mengurangi spekulasi yang ada sehingga kemampuan untuk memiliki rumah di masa mendatang tak memberatkan masyarakat terutama generasi milenial.

Kelak, jika memiliki lahan terlalu lama tidak digunakan bisa disebut sebagai tanah terlantar. Negara bisa mengambil alih tanah terlantar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang diturunkan dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar.

Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau penguasaannya. 

Pemerintah selain berencana mengenakan pajak progresif juga akan memberlakukan capital gain taxt dan utilitas asset taxt. dengan harapan agar masyarakat tidak terlalu banyak memiliki aset berupa tanah mengingat kebutuhan tanah atau lahan untuk pembangunan rumah rakyat yang menjadi program pemerintah sangat tinggi.

Kebijakan pemerintah atas kepemilikan lahan :

1. Pajak progresif dikenakan berdasarkan perhitungan luas kepemilikan tanah semakin luas tanah yang dimiliki pajaknya juga semakin besar. 

2. Capital gain taxt atau pajak yang dikenakan pada laba atau keuntungan yaitu ketika masyarakat menjual kembali tanahnya tersebut, artinya si pemilik tanah akan dikenakan pajak penghasilan PPH atas transaksinya. 

Sebagai contoh, ketika seseorang membeli tanah dengan harga awal Rp 10.000 per meter kemudian dalam waktu 10 tahun menjual kembali tanahnya dengan harga Rp. 100.000 per meter maka ada keuntungan Rp 90.000 per meter keuntungan tersebut yang nantinya akan dikenakan pajak.

3. Utilitas asset taxt atau pajak yang dikenakan pada masyarakat yang memiliki tanah secara luas tanpa memiliki perencanaan yang jelas atau sengaja dianggarkan sehingga akan dikenakan pajak Landbank.


Sumber : Satrio Widianto (Pikiran Rakyat ,4/2/2017)

Monday, February 6, 2017

Toleransi Dibentuk Oleh Pers?

Mengapa masyarakat Indonesia semakin tidak toleran?



Kita sekian lama hidup terikat, kemudian bebas secara tiba-tiba. Euforia terjadi karena keran kebebasan itu dibuka mendadak. 

Siapa yang salah bila rakyat Idonesia tak mengenal perbedaan-perbedaan sehingga berbeda sedikit saja langsung ngamuk? Padahal perbedaan itu syarat mutlak berdemokrasi. 

Di era Orde Baru, mereka yang punya keinginan-keinginan tertentu tidak muncul di permukaan, sekarang muncul dengan seenaknya. Mau ngomong apa saja dihalalkan demokrasi, sedangkan masyarakat belum terbiasa berbeda pendapat.

Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan demokrasi untuk kepentingan melampiaskan apa yang diinginkan. Mereka bisa berdalih, “ini demokrasi, enggak bisa dilarang-larang.”

Dengan dalih yang sama, kelompok Islam radikal berkembang. Orang-orang moderat yang seharusnya tampil memilih diam saja. Media elektronikpun yang seharusnya menampilkan tokoh berideologi moderat, karena  memikirkan uang dan rating banyak akhirnya hanya menampilkan “aktor ustad”.

Sekarang banyak ustad dan ulama bikinan, yang tidak pernah terlihat rekam jejaknya, dia belajar agama dari kiai mana, dimana mondok-nya. Masyarakat hanya melihat tampilan dan citranya.

Banyak ustad semacam itu yang diberi panggung, dan kata-katanya berhasil mewarnai pikiran orang banyak. Keadaan semacam ini seperti menempatkan Pers era sekarang seperti penyair di zaman jahiliyah, sebagai pembentuk opini.

Mau dibawa ke mana bangsa ini oleh Pers? Ahmad Shiddiq, Rais ‘Am Pengurus Besar NU 1984-1991, menyatakan bahwa wartawan termasuk zuama (pemimpin), karena mereka penentu opini.

Saturday, February 4, 2017

Mengapa Jokowi dan SBY Dilarang Bertemu?

Teladan Komunikasi Yang Tertunda


Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)


Kapan presiden RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu? Pertemuan mereka saat ini dinilai mendesak dan penting terutama untuk merespon situasi politik di Jakarta yang tensi komunikasi politiknya kian memanas menjelang Pilkada.

"Sayang sekali saya belum punya kesempatan dengan Presiden Jokowi," kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2017.

"Kan saya sudah sampaikan bolak balik, waktunya akan diatur dan bisa tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi, di Jakarta Convention Center, Kamis, 2 Februari 2017.

Dua pernyataan di atas menggambarkan betapa sulitnya mereka untuk bertemu. Alangkah indahnya bila bangsa ini menyaksikan ketika kedua tokoh ini bertemu disaksikan seluruh rakyat Indonesia melalui media massa saling menyapa penuh kehangatan dengan tertawa riang ala Jokowi dan ala SBY, sebagai simbol nonverbal betapa tokoh bangsa kita menunjukkan kebersamaan dan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sudah lama kita menunggu teladan komunikasi yang disampaikan kedua tokoh pada seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar berbalas pantun politik yang sama sekali tidak memberi pendidikan politik dan nilai demokrasi lagi bagi rakyat. 

SBY bisa saja saja datang langsung menemui Jokowi seperti warga negara pada umumnya dengan mengikuti prosedur yang berlaku di istana, atau Jokowi berkunjung ke Cikeas menemui SBY sebagai perilaku komunikasi kenegarawanan?

Seperti diketahui sebelumnya presiden ketiga RI BJ Habibie dan juga wakil presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno menyampaikan surat resmi terkait dengan permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Surat permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan ditentukan waktu yang tepat bagi pertemuan keduanya dengan Jokowi yang terlaksana pada tanggal 19 Januari 2017 lalu.

Sampai hari ini, siapapun yang ingin bertemu Presiden pasti tidak sulit. Jokowi angat berbeda dengan presiden-presiden terdahulu. Bahkan seorang anak kecil pun dilayani untuk bicara dengan Jokowi.

Diketahui, SBY mengaku ingin sekali bertemu dan berbicara blakblakan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, keinginannya itu tak kunjung terkabul karena, menurut SBY, dilarang oleh dua-tiga orang di sekitar Presiden Jokowi.

Jika pertemuan itu terjadi, SBY mengaku akan membicarakan ihwal isu yang kaitannya dengan aksi damai umat Islam pada 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, meminta SBY membuka kepada publik siapa sebenarnya orang yang menghalangi dia bertemu Presiden Jokowi. Johan menjelaskan, selama ini Jokowi bisa bertemu dengan siapa saja, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya.

"Sekarang era terbuka, saya sarankan sama Pak SBY, disebut saja siapa yang menghalangi," kata Johan, saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.

Sebelumnya, Presiden keenam RI ini mengaku, sejak awal mendapatkan informasi bahwa Jokowi memang hendak bertemu dengannya. Namun entah kenapa hal itu tak terjadi lantaran beberapa figur di belakang Jokowi justru melarangnya.

"Dalam hati saya, hebat juga kalau presiden bisa dilarang bertemu dengan saya," ujarnya. 

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menganggap wajar keinginan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Dia menyarankan sebaiknya pertemuan kedua tokoh itu usai pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

"Pak Jokowi pasti menerimanya. Setidak setelah tanggal 15 (Februari 2017)," kata Kalla di Jakarta pada Jumat, 3 Februari 2017.

Kalla menjelaskan pertemuan setelah 15 Februari agar tidak mengganggu pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta. "Supaya tidak menjadi isu politik," katanya.

Dengan kondisi politik yang sedikit memanas sekarang, dia meminta semua pihak bisa menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. (Viva)

Friday, February 3, 2017

Bagaimana Trump Mengelola Obamacare?

Upaya Mengelola BPJS Lebih Baik Lagi?



Kebijakan pertama Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, beberapa jam setelah dilantik menandatangani Executive order yakni memerintahkan seluruh jajaran pemerintah federal melakukan segala upaya yang bisa ditempuh demi menghentikan Obamacare.

Obamacare lebih dikenal dengan sebutan Affordable Care adalah program yang diklaim Presiden Obama sebagai keberhasilan terbesar sepanjang pemerintahannya. Program ini serupa dengan jaminan kesehatan nasional JKN di Indonesia yaitu berupa asuransi wajib bagi warga Amerika Serikat khususnya yang selama ini memiliki jaminan kesehatan.

Ide untuk menjamin seluruh penduduk dengan jaminan sosial memang cukup asing bagi mayoritas warga Amerika Serikat yang berideologi liberal. Adanya asuransi yang bersifat wajib ber premi rendah dan disubsidi oleh pemerintah amat bertentangan dengan paham free market yang berlaku di Amerika Serikat. Dampak negatif dari program ini amat mirip dengan yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial BPJS kesehatan di Indonesia seperti adanya beban subsidi premi yang besar, pengeluaran kesehatan yang melonjak tajam, kualitas layanan kesehatan yang turun serta melemahnya industri asuransi komersial.

Bagi orang Amerika Serikat kelemahan-kelemahan tersebut amat krusial dengan mayoritas warga yang memiliki daya beli besar.  Penduduk Amerika Serikat merasa berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi sesuai keinginan mereka, Paradigma liberalisme yang menekankan pada persentuhan hak pribadi menjadi pijakan bagi Trump untuk melakukan reformasi sistem kesehatan yang telah dirintis Obama. Trump  menginginkan kembalinya free market health care industri.

Skenario Obamacare dituding Trump telah membuat biaya melambung karena tidak adanya kompetisi antar penyedia layanan asuransi. Program ini juga disinyalir membentuk pola pikir yang salah pada rakyat Amerika sehingga lebih bergantung pada program-program jaminan pemerintah dan cenderung menyalahgunakannya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya golongan tua yang notabene rawan sakit, yang mengikuti program ini, serta minimnya anak muda yang mau berpartisipasi. Kolapsnya beberapa perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat juga menjadi perhatian Trump karena merupakan pertanda terganggunya perekonomian negara tersebut.

Program JKN-BPJS yang serupa Obamacare sama-sama terbukti memberikan beban berat bagi keuangan negara, belanja kesehatan melonjak karena euporia masyarakat berobat dan kualitas layanan menjadi turun karena membludaknya jumlah pasien serta berbagai aturan yang dibuat BPJS untuk mengendalikan biaya. Bagi masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan Asuransi komersial atau skema free for service, hal ini tentu amat mengecewakan.

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal ideologi membuat semua kelemahan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan harus dihentikannya JKN-BPJS di Indonesia. Golongan fakir miskin tidak bisa dianggap sebagai beban di negara ini. Namun mencuatnya kembali kasus penolakan pasien di salah satu rumah sakit sangat ironis sekali. Dikabarkan Titih Maesaroh (60) meninggal dunia di atas brankar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Selasa, 31/1/2017, dini hari.

Sudah sangat lama kita membiarkan pelayanan kesehatan seolah diserahkan pada mekansime pasar dan tidak ada proteksi bagi mereka yang tidak punya akses terhadap pelayanan semestinya. Sementara ketika suatu program semacam subsidi silang untuk pembiayaan mereka yang tidak berpunya, lembaga kesehatan menunjukkan dikap resisten yang kemudian dipandang sebagai sikap curang (fraud). Seharusnya, kalau masih terdapat banyak masalah terutama dari asfek pembiayaan kembali oleh pemerintah lewat dana BPJS, jalan yang paling bijak adalah bersmusyawarah dan meminta ketegasan pemerintah. Bukan dengan menyalahkan mereka yang tidak punya akses kesehatan memadai dan kemudian mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pelayanan.

Saat ini teridentifikasi beberapa masalah; 
1. Jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS masih terbatas yang mengakibatkan panjangnya antrean mulai dari pendaftaran sampai pelayanan.
2. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh BPJS yang dirasa kurang adil bagi stakeholder yang berkecimpung di dunia kesehatan.
3. Besarnya tarif yang ditetapkan kadang tidak sesuai dengan besarnya biaya perawatan yang harusnya didapat oleh pasien.
4. Seolah-olah dokter dan rumah sakit harus memutar otak supaya pasien dapat sembuh atau diayani sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan akan dibayar oleh BPJS. 

Jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Hilmi Sulaiman Rathoni, Dosen FK Universitas Islam Bandung / Direktur Clarity for Develompment, memberikan solusi seperti berikut (PR, 2/2/2017):

 Alih-alih meniru kebijakan Trump menghentikan Obamacare kita dapat mengambil hal positif dari apa yang dicetuskan Trump untuk perbaikan program JKN-BPJS. 

1. Keberadaan badan penyelenggara jaminan selain BPJS perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, Adanya badan alternatif akan menimbulkan persaingan dalam hal peningkatan layanan kepada peserta serta benefit bagi fasilitas dan tenaga kesehatan. Ide ini tentu berpotensi menjawab kekecewaan para tenaga medis terhadap rendahnya tarif yang dipatok BPJS dengan dalih kendali biaya. Hanya adanya satu badan tunggal menyebabkan tenaga medis tidak memiliki daya tawar karena kendali pasar ada di tangan BPJS.

2. Mengatasi penyebab mendasar tingginya beban negara dalam skema Obamacare. Dalam sekema Obamacare salah satu penyebab tingginya beban keuangan negara ialah disebabkan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan untuk para imigran ilegal dan meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk dalam subtema Medicaid atau asuransi khusus masyarakat miskin Amerika Serikat. Untuk itu, Trump menekankan pentingnya penegakan UU imigrasi untuk mengurangi imigran ilegal dan memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi memangkas jumlah penduduk miskin yang membebani subsidi premi Medicaid. Hal serupa seharusnya dapat dilakukan di Indonesia dimana pemerintah wajib mengupayakan penduduk yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) makin berkurang jumlahnya. Pemerintah harus fokus pada ketepatan pendapatan penduduk miskin, bukan membanggakan peningkatan jumlah PBI yang berujung pada tingginya beban subsidi premi. Untuk itu, upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investasi dan meningkatkan keterampilan kerja merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.

3. Meningkatkan kewenangan daerah seperti halnya Trump yang memberikan kewenangan lebih besar bagi negara bagian dalam mengelola Medicaid, pemerintah pusat juga bisa mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab terhadap PBI di daerahnya. Hal ini selaras dengan gagasan sebelumnya untuk lebih mementingkan ketepatan sasaran dibandingkan menambah jumlah penduduk yang disubsidi namun salah sasaran. Pemerintah daerah yang dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat miskin di wilayahnya, seharusnya lebih mampu melakukan pendaftaran yang akurat sehingga dana rakyat dimanfaatkan secara tepat.


Wednesday, February 1, 2017

Lima Pasti Dalam Ibadah Umrah



Ibadah Umrah menjadi alternatif kaum Muslimin untuk beribadah di Tanah Suci dikarenakan panjangnya daftar tunggu untuk beribadah haji. Kesempatan ini tidak disia-siakan bagi yang jeli melihat peluang ini sebagai bisnis biro penyelenggara ibadah umrah. 

Maka, memilih penyelenggara ibadah umrah hendaknya dilakukan dengan cermat, mengingat pada bulan lalu tercatat 1.920 anggota jemaah umrah Indonesia terlantar di Jeddah, Arab Saudi akibat biro penyelenggara yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan tergiur dengan harga murah apalagi umrah sistem multi level marketing (MLM) dan money game. Pilih lima pasti sesuai aturan kemenag,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro. (PR, 31/1/2017)

Umrah sistem MLM maupun money game yaitu sistem yang dilakukan dengan memutarkan uang pembayaran umrah untuk saham, bisnis, maupun investasi. Sedangkan Umrah sistem, MLM mengharuskan peserta mencari peserta lainnya agar bisa berangkat. Umrah dengan sistem MLM dan money game akan merugikan calon jemaah umrah karena tidak diketahui pasti kapan berangkat umrah.

Saat ini tidak sedikit praktik umrah yang tidak benar, yakni jemaah baru bisa berangkat beberapa bulan atau setahun kemudian bahkan ada yang lebih dari setahun baru bisa berangkat umrah. Sebenarnya ibadah umrah tidak mengenal daftar tunggu seperti ibadah haji. Ketika jemaah membayar biaya umrah di bulan berikutnya dia bisa berangkat. 

Kaum Muslimin harus mengetahui “Lima pasti” dalam umrah sesuai program Kemenag, yakni Pastikan biro umrahnya berizin, Pastikan visa, Pastikan tiket pesawat, dan Pastikan program umrahnya.

Tuesday, January 31, 2017

Ada Permainan Politik Di Balik OTT KPK?



Pada Agustus 2013, tanpa seleksi yang transparan dan melibatkan publik, SBY mengangkat Patrialis menjadi hakim MK. Proses pemilihan Patrialis dianggap tidak transparan dan tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk turut menyumbangkan pendapat.

Padahal, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pencalonan hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif.

Keputusan Presiden No 87/P Tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis juga digugat dan akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian SBY mengajukan banding, banding SBY dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dikuatkan kembali di tingkat Mahkamah Agung.

"Tentu saja kita curiga ada unsur politik saat itu. Tetapi tak ada gunanya karena tak punya bukti yang bisa ditunjukkan. Melengganglah Patrialis di MK karena keberhasilan ngototnya SBY itu," kata Mahfud (Kompas)

Mahfud mengakui, secara hukum, SBY memang tak bisa diminta tanggung jawab apa pun atas penangkapan Patrialis.

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar. Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di MK.

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uji materi itu kini memasuki tahap akhir. Basuki Hariman mengakui, ia memberi uang ke Kamaludin, orang dekat Patrialis. Uang itu diberikan karena Kamaludin membantu mempertemukannya dengan Patrialis. Namun, Basuki mengaku yakin uang tersebut tidak sampai ke Patrialis.

Sementara, Patrialis membantah menerima suap. Ia justru merasa dizalimi oleh KPK. Baik Patrialis, Basuki Hariman, dan Kamaludin saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK dan ditahan.

Terkait masalah tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai tertangkapnya hakim MK Patrialis Akbar tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, pada saat itu, SBY-lah yang menunjuk Patrialis sebagai hakim MK. Bahkan, penunjukan Patrialis saat itu terkesan dipaksakan.

Lucu ya? Ini ibarat main injit-injit semut, Injit-injit semut merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasa dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya.

Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik keatas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan, dia akan memenangkan permainan. (Satujam)

Permainan serupa injit-injit semut ada juga di Jawa Barat. Paciwit-ciwit lutung merupakan Lagu Permainan Sunda yang dinyanyikan oleh perempuan atawa laki-laki tiga orang atau empat orang. Caranya saling mencubit punggung tangan, menyusun ke atas sambil menyanyi paciwit-ciwit lutung menurut irama lagu. Lagunya seperti ini: Paciwit-ciwit lutung Si lutung pindah ka luhur atau Lagu lainnya: Paciwit-ciwit lutung Si lutung pindah ka tungtung. (Wikipedia) 

Apapun nama permainan itu, sepertinya enak juga dimainkan dalam ranah politik seperti di jaman yang tidak menentu ini dan terbukti dimainkan banyak orang. Permainan yang tidak berksedudahan bila dimainkan bersama. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur….paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung…. Sampai kapan? Entahlah….

Monday, January 30, 2017

Donald Trump Membuat Sensasi?



Kebijakan imigrasi Donald Trump, Presiden ke-45 AS telah mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang pemegang paspor dari tujuh negara yakni Iran, Irak, Suriah, Sudah, Somalia, dan Yaman, masuk ke wilayah Negeri Paman Sam. Trump seolah menutup mata dari fakta sejarah imigrasi di Amerika Serikat bahwa sejak tahun 1600-an, ketika pemukim pertama dari Eropa tiba di 'Dunia Baru' (New World) dan menempati area di Pantai Timur. 

Fakta sejarah itu diingatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, "AS adalah bangsa para imigran, dan kita harus bangga karenanya." Tulis Mark Zuckerberg dalam laman Facebooknya, seperti dikutip dari NPR, Senin (30/1/2017).

Bos Facebook itu mengatakan, nenek moyangnya berasal dari Jerman, Austria, dan Polandia. Sementara, orang tua sang istri, Priscilla adalah pengungsi dari China dan Vietnam.

"Seperti banyak dari Anda, saya khawatir terkait dampak perintah eksekutif yang baru-baru ini ditandatangani Presiden Trump," kata Zuckerberg.

Ia menambahkan, pemerintah AS memang harus menjaga agar negara dan rakyatnya aman.

"Namun, sebaiknya kita melakukannya terhadap mereka yang nyata menghadirkan ancaman," kata Zuckerber.

Kebijakan Donald Trump juga ditentang CEO Apple, Tim Cook, "Apple tak akan pernah ada tanpa imigrasi, apalagi untuk berkembang dan berinovasi dengan cara yang akan kita lakukan."

Dalam pesan kepada para stafnya, Cook mengaku memahami kekhawatiran mereka terkait kebijakan imigrasi baru pemerintahan Donald Trump. "Saya berbagi keprihatinan dengan Anda semua. Itu bukanlah kebijakan yang kami dukung."

Sergey Brin, salah satu pendiri raksasa mesin pencari Google turut serta dengan para pengunjuk rasa lainnya di Bandara Internasional San Francisco pada Sabtu malam 28 Januari 2018 setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif terkait dengan imigrasi.

Kepada wartawan The Verge, Brin mengatakan kehadirannya adalah sebagai kapasitas pribadi dan tak mau memberikan komentar. Namun, kepada Forbes, Brin mengatakan, "Saya berada di sini karena saya adalah pengungsi." Demikian dilansir dari The Verge, pada Minggu (29/1/2017).

Keluarga Brin beremigrasi dari Uni Soviet ke Amerika Serkat pada tahun 1979 menghindari eksekusi terhadap Yahudi. Pendiri Google lainnya, Sundar Pichai juga imigran. (Liputan6)

Kepala eksekutif Google, Sundar Pichai menulis memo pada para pegawainya, mengingatkan bahwa perintah eksekutif Donald Trump bisa mencegah setidaknya 187 karyawan Google yang lahir di luar AS memasuki Negeri Paman Sam.

Ia juga meminta staf yang bepergian ke luar negeri untuk secepatnya pulang.

"Sangat menyakitkan melihat dampak secara personal terkait perintah eksekutif tersebut pada para kolega kami," kata Pichai.

"Kami kecewa atas dampak perintah tersebut dan setiap proposal yang dapat membatasi tim Google dan keluarga mereka, atau menciptakan hambatan bagi bakat-bakat besar masuk ke AS."

Dean Garfield, CEO Industry Technology Information Council mengatakan, keputusan Donald Trump sekonyong-konyong dikeluarkan tanpa peringatan. " Memicu ketidakpastian untuk berbagai macam orang, termasuk karyawan dalam sektor teknologi." (Liputan6)

Kehijakan Trump juga menegaskan bahwa 500.000 pemegang kartu hijau Amerika dari negara-negara ini - Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman - akan disetujui untuk masuk kembali hanya atas dasar kasus per kasus. Jika mereka sedang di AS, mereka pemegang kartu hijau akan diminta untuk berkonsultasi dengan pemerintah sebelum bepergian ke luar negeri. (Huffingtonpost)

Apapun yang terjadi ke depan terkait negeri Paman Sam ada di tangan Donald Trump. Donald Trump mungkin hanya ingin menarik perhatian dunia dengan kebijakannya yang sepektakuler. Atau mungkin Donald Trump ingin lepas dari bayang-bayang Barack Obama sehingga membuat kebijakan yang seolah-mencari sensasi. 

Kebijakan imigrasi Donald Trump bila benar hanya sekedar mencari sensasi, telah berhasil memicu demontrasi dan membuat mata dunia menatap kembali wajah Amerika Serikat tepat ke mata Donald Trump. Selanjutnya apa lagi yang akan kau lakukan Trump? Masih ada Freeport di Indonesia, ayo mainkan Trump. 

Sunday, January 29, 2017

Mengenal Grasi Untuk Antasari Azhar




Pengabdian 22 tahun di kejaksaan mengantarkannya menjadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia menjadi ketua KPK pertama dari perwakilan jaksa. Kehadirannya menjadi ancaman bagi para koruptor yang tak pernah tersentuh hukum. 

Banyak koruptor masuk kerangkeng KPK. Namanya makin popular seiring keberadaan lembaga baru ini yang menjadi harapan masyakarat untuk memberantas korupsi yang sudah terjadi di mana-mana. Sayang, dua tahun berjalan, ia justru masuk tahanan karena pembunuhan. Kariernya pun langsung jatuh.Ia diberhentikan dari jabatannya. (VIVA)

Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar. Grasi itu dikabulkan melalui keputusan presiden (keppres). Kepres itu juga berisi pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun.  (Kompas

Antasari merupakan eks terpidana perkara pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran Nasrudin Zulkarnain dengan vonis 18 tahun penjara.

Mantan Ketua KPK itu sudah menjalani kurungan fisik selama tujuh tahun enam bulan.

Sementara total remisi yang dia peroleh ialah selama empat tahun enam bulan. Dengan demikian, total masa pidana yang sudah dijalani ialah 12 tahun.

Presiden Jokowi kemudian memberikan grasi berupa pengurangan hukuman selama enam tahun penjara. Dengan demikian, ia dinyatakan bebas murni. (Kompas

Bagi Antasari Azhar, permohonan grasinya yang dikabulkan presiden Joko Widodo memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya untuk dirinya. “Sekecil apapun usaha yang kita lakukan dan berhasil, harus kita syukuri. Grasi ini memiliki makna buat saya, keluarga dan bangsa Indonesia,” kata Antasari Azhar (Pikiran Rakyat, 26/1/2017)

Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi grasi yang diberikan pemerintah kepada Antasari Azhar. Namun dia menilai, grasi demi hukum lebih pantas diberikan pemerintah kepada Antasari ketimbang grasi biasa karena permohonan Antasari.

Grasi demi hukum adalah istilah untuk grasi yang diberikan presiden bukan untuk mengintervensi kepada badan peradilan tetapi untuk membebaskan hukuman seseorang karena hanya jalan itu yang bisa diambil untuk membebaskannya dari ketidak adilan yang terjadi dalam proses peradilan. “Grasi yang diberikan presiden tampaknya bukan grasi demi hukum tetapi grasi biasa atas permohonan terpidana,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Meski Yusril menghargai grasi yang diberikan presiden, namun dia menilai grasi itu terlambat diberikan. Apalagi Antasari saat ini sudah bebas bersyarat pasca menjalani separuh tahanannya. “Waktu selama itu telah memberikan penderitaan yang luar biasa kepada beliau,” ucap Yusril.

Seperti diketahui, pada 10 November 2016 Antasari meninggalkan LP Tangerang dengan status bebas bersyarat sejak ditahan pada Mei 2009, Antasari divonis 18 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan setelah dinyatakan terbukti membunuh Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran, Antasari melalui kuasa hukumnya mengajukan banding, kasasi, serta peninjauan kembali, tetapi ia tetap dihukum.

Saturday, January 28, 2017

Upaya KPK Memperbaiki IPK?



Skor Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2016 lalu meningkat satu angka dari tahun sebelumnya, yakni dari 36 menjadi 37. Namun kenaikan ini dinilai belum menunjukkan upaya pemberantasan korupsi yang signifikan. Perlu upaya lebih untuk menangani korupsi di bidang politik, hukum hingga bisnis. (Muhammad Irfan - Pikiran Rakyat, 26/1/2017).

"Peningkatan skor CPI (Coruption Perception Index) lambat karena pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi sedangkan reformasi birokrasi hanya menyumbang rata-rata satu poin setiap tahun, " kata Sekjen Transparancy Indonesia Dadang Trisasaongko dalam peluncuran IPK Indonesia Tahun 2016, di Jakarta (Rabu, 25/1/2017)

Menurut Dadang, konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas bisnis di sektor swasta. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kombinasi strategi ini akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif.

Dari 176 negara yang dihitung IPK-nya, saat ini peringkat Indonesia masih di peringkat 90, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara untuk regional masih bertahan di peringkat 15 seperti tahun sebelumnya. IPK Indonesia hanya bisa menyalip Thailand (35) yang selalu berada di atas Indonesia sejak lima tahun terkahir namun belum mengungguli Malaysia (49), Brunei (58) dan Singapura (85).

Skor IPK atau IPC merupakan perhitungan indeks yang memperlihatkan seberapa besar persepsi korupsi di negara tersebut dihitung dengan skor 0 - 100. Angka 0 menunjukkan negara sangat korup sementara 100 memperlihatkan negara yang sangat bersih dari korupsi.

Pada IPK tahun 2016, dari 176 negara yang menempati peringkat teratas diantaranya Denmark (90), Selandia Baru (90), Finlandia (89), Sementara yang terndah adalah Yaman, Sudan, Libya (7), Suriah (13), Korea Utara (12), Sudan Selatan (11), dan Somalia (10).

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani korupsi di bidang hukum kembali memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa. KPK berhasil menangkap tangan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, di Hotel Grand Indonesia pada Rabu (25/1/2017) pukul 21.30. Patrialis Akbar diduga menerima suap 20.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Penangkapan Patrialis Akbar mejadi prahara kedua setelah Akil Mochtar yang mencoreng profesi hakim dalam lembaga pengawal konstitusi. "Ditengah usaha banyak pihak dalam membenahi dunia peradilan, integritas profesi hakim kembali tercoreng akibat perbuatan tidak patut segelintir oknum," kata Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi di Jakarta (26/1/2017)

Bisakah KPK memperbaiki skor IPK? Bangsa Indonesia sangat berharap banyak pada lembaga ini. Semoga kedepan akan banyak lagi kasus tangkap tangan serupa. 




Thursday, January 26, 2017

Para Dewa Kembali Setelah Imlek



Perayaan Tahun Baru Imlek hanya tinggal beberapa hari lagi. Beragam tradisi jelang malam pergantian tahun menjadi rutinitas yang tak terlewatkan, mulai dari membersihkan kelenteng, memasang lilin, lampion dan memandikan patung dewa. 

Tradisi memandikan patung dewa sudah menjadi tradisi yang berlangsung selama ratusan tahun. Konon tradisi memandikan patung dewa adalah bentuk rasa hormat kepada para dewa dan leluhur. Ritual memandikan atau membersihkan patung dewa dimaknai sebagai proses membersihkan hati dan pikiran manusia.

Tahun ini, pada tanggal 21 Januari 2017 para dewa kembali ke nirwana. Tradisi meyakini, saat para dewa kembali ke langit dan meninggalkan patung sebagai tempat mereka bersemayam, maka itulah saat untuk memandikan patung.

Memandikan patung dewa harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Semua peralatan seperti handuk, tempat pemandian, dan sikat yang digunakan harus baru. Patung dimandikan dengan air bersih dan rupa-rupa bunga. Sebelum proses memandikan patung dewa, dilaksanakan sembahyang.

Selesai dimandikan, patung dewa dikembalikan pada posisi semula. Para dewa akan kembali lagi dan turun ke bumi setelah Imlek selesai. 

Berdasarkan perhitungan tanggal menurut kalender Tiongkok, para dewa akan kembali lagi tanggal 31 Januari 2017. Di kalender tertera, Tepekong Ciu Kung Kong (dewa-dewi) turun (ke bumi).

Wednesday, January 25, 2017

Nominasi Piala Oscar 2017


Pada hari Selasa lalu, Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan nominasi untuk penganugrahan Annual Academy Awards ke 89.

Piala Oscar adalah penghargaan final dan terbesar dalam satu musim pertunjukkan, yang berpuncak pada semua kemewahan perhelatan besar dan glamor tentang Hollywood.

Setelah menyapu bersih Golden Globes pada bulan January dengan tujuh piala, “La La Land” memimpin dengan 14 nominasi ― mengungguli rekor sebelumnya yang diraih “All About Eve” pada 1950 dan “Titanic” pada 1997. Sedangkan, “Arrival” dan “Moonlight” masing-masing memperoleh delapan nominasi, diikuti oleh “Manchester by the Sea,” “Lion” dan “Hacksaw Ridge,” masing-masing meraih enam nominasi.


Daftar nominasi selengkapnya seperti berikut: 

Best Picture

“Arrival”
”Fences”
”Hacksaw Ridge”
”Hell or High Water”
”Hidden Figures”
”La La Land”
”Lion”
”Manchester by the Sea”
”Moonlight”

Best Director

Denis Villeneuve, “Arrival”
Mel Gibson, “Hacksaw Ridge”
Damien Chazelle, “La La Land”
Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”
Barry Jenkins, “Moonlight”

Best Actress

Emma Stone, “La La Land”
Natalie Portman, “Jackie”
Ruth Negga, “Loving”
Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”
Isabelle Huppert, “Elle”

Best Actor

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”
Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”
Ryan Gosling, “La La Land”
Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”
Denzel Washington, “Fences”

Best Supporting Actress

Viola Davis, “Fences”
Naomie Harris, “Moonlight”
Nicole Kidman, “Lion” 
Octavia Spencer, “Hidden Figures” 
Michelle Williams, “Manchester by the Sea”

Best Supporting Actor

Mahershala Ali, “Moonlight”
Jeff Bridges,”Hell or High Water”
Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”
Dev Patel, “Lion”
Michael Shannon, “Nocturnal Animals”

Best Adapted Screenplay

“Arrival”
”Fences”
”Hidden Figures”
”Lion”
”Moonlight”

Best Original Screenplay

“Hell or High Water”
”La La Land”
”The Lobster”
”Manchester by the Sea”
”20th Century Women”

Best Foreign Language Film

“Land of Mine,” Martin Zandvliet, Denmark
”A Man Called Ove,” Hannes Holm, Sweden
”The Salesman,” Asghar Farhadi, Iran
”Tanna,” Bentley Dean, Martin Butler, Australia,
”Toni Erdmann,” Maren Ade, Germany 

Best Documentary Feature

“Fire at Sea”
“I Am Not Your Negro”
“Life, Animated”
”13th”
“O.J.: Made in America”

Best Animated Feature

“Kubo and the Two Strings”
”Moana”
”My Life as a Zucchini”
”The Red Turtle”
”Zootopia” 

Best Film Editing

“Arrival”
”Hacksaw Ridge”
”Hell or High Water”
”La La Land”
”Moonlight”

Best Original Song

“Audition (The Fools Who Dream),” “La La Land”
“Can’t Stop the Feeling,” “Trolls”
“City of Stars,” “La La Land”
“The Empty Chair,” “Jim: The James Foley Story”
“How Far I’ll Go,” “Moana”

Best Original Score

“Jackie”
”La La Land”
”Lion”
”Moonlight”
”Passengers” 

Best Cinematography

“Arrival,” Bradford Young
”La La Land,” Linus Sandgren
”Silence,” Rodrigo Prieto
”Lion,” Grieg Fraser
”Moonlight,” James Laxton

Best Costume Design

“Allied”
”Fantastic Beasts and Where to Find Them”
”Florence Foster Jenkins”
”Jackie”
”La La Land” 

Best Makeup and Hairstyling

“A Man Called Ove”
”Star Trek Beyond”
”Suicide Squad”

Best Production Design

“Arrival”
”Fantastic Beasts and Where to Find Them”
”Hail, Caesar!”
”La La Land”
”Passengers”

Best Sound Editing

“Arrival”
”Deepwater Horizon”
”Hacksaw Ridge”
”La La Land”
”Sully” 

Best Sound Mixing

“Arrival”
”Hacksaw Ridge”
”La La Land”
”Rogue One”
”13 Hours”

Best Visual Effects

“Rogue One”
”The Jungle Book”
”Doctor Strange”
”Deepwater Horizon”
”Kubo and the Two Strings”

Best Short Film, Live Action

“Ennemis Intérieurs”
”La Femme et le TGV”
”Silent Nights”
”Sing”
”Timecode”

Best Short Film, Animated

“Blind Vaysha”
”Borrowed Time”
”Pear Cider and Cigarettes”
”Pearl”
”Piper”

Best Documentary, Short Subject

“Extremis”
”4.1 Miles”
”Joe’s Violin”
”Watani: My Homeland”
”The White Helmets” 

Academy Awards ke 89, Jimmy Kimmel sebagai hos, disiarkan secara live pada stasiun TV ABC  pada pukul 8:30 p.m. tanggal 26 Februari 2017.

Sumber : HuffPost



Tuesday, January 24, 2017

Komite Sekolah Penerima Sumbangan?



Slogan sekolah gratis yang selalu didengung-dengungkan selama ini rupanya akan semakin sulit direalisasikan setelah terbit kebijakan Muhadjir Effendy melaui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016. Spanduk bertuliskan “Sekolah Bebas Pungutan” yang banyak terpasang di setiap SD dan SMP negeri akan berganti menjadi “Sekolah Penerima Sumbangan”.

Sebenarnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah berjalan sejak lama. Dahulu orangtua dan guru bergabung dalam suatu wadah bernama POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) sampai akahirnya POMG dibubarkan pada tahun 1974, berganti nama menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).

Setelah itu muncul era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terjadi perubahan yang dilandasi komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya mutu. Demi terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, Komite Sekolah lahir sebagai eujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan sesuai SK Mendiknas Nomor 044/U/2002.

Komite Sekolah secara mandiri mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pendidikan. Komite Sekolah juga merupakan lembaga nonprofit dan nonpolitis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para pemangku kepentingan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komposisi anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orangtua yang anaknya masih aktif bersekolah sebanyak 50%, tokoh mayarakat 30% dan pakar pendidikan 20%. Dari komposisi tersebut terlihat dukungan masyarakat masih dibutuhkan untuk dalam pengembangan sekolah. Namun sayang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 potensi alumni tidak terakomodasi. 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 lebih detail mengatur terntang peran Komite Sekolah dalam penggalangan dana dari masyarakat. Pungutan dilarang karena berpotensi terjadinya pemaksaan dalam penyamarataan dalam pembayaran, tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. 

Sumbangan yang dibenarkan adalah yang bersifat sukarela dengan mempertimbangakan kriteria :

Pertama, besaran sumbangan tidak boleh sama, yaitu yang kaya bisa menyumbang sebanyak-banyaknya dan yang miskin dibebaskan.

Kedua, waktunya tidak mengikat, yaitu bisa dibayarkan kapan saja.

Ketiga, tidak ada sanksi bagi yang tidak ikut menyumbang.


Sumbangan sukarela harus mempunyai batasan yang jelas mengenai prosedur penggunaan dan maksimal besarannya. Jangan ada lagi proyek dadakan untuk melegalkan sejumlah pungutan tertentu. Honor guru dan pegawai PNS, serta beberapa pejabat sekolah tidak boleh dibebankan kepada orangtua karena sudah mendapat gaji dari negara.

Memperhatikan alokasi dana pendidikan sebesar 20%, biaya investasi dan operasional sekolah sepatutnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Orang tua murid hanya menanggung biaya personal seperti makan/minum, jajan dan transfor. 

Komite Sekolah adalah mitra sejajar kepala sekolah yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Maka pengangkatan pengurus komite sekolah tidak ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah melainkan oleh pejabat yang lebih tinggi di atasnya.

Komite Sekolah jangan menjadi alat untuk mengumpulkan uang dari orang tua seperti BP3. Komite Sekolah harus tetap apada koridor utamanya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung kegiatan (supporting agency), pengontrol kebijakan (controlling agency), dan mediator pada saat diperlukan.