Friday, January 6, 2017

Harus Berapa Biaya STNK?

Biaya STNK Menurut Kapolri

ANTARA PHOTO - ROSA PANGGABEAN


Kenaikan tarif penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) per 6 Januari 2017 harus dibatalkan dengan cara membatalkan PP Nomor 60 Tahun 2016 atau masyarakat yang akan membatalkan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Akankah Presiden Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)? Menurut Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Fitra, PP 60 cacat secara administrasi dan tak ada uji publik yang dilakukan sebelumnya.

Tahun lalu Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Revisi down payment (DP) mobil pejabat dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta setelah mendapat penolakan masyarakat. Pemerintahan Jokowi saat itu menerbitkan aturan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan matang dan kemudian mendapatkan penolakan dari publik, kebijakan itu ditarik kembali.

Alasan pemerintah menaikkan tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk memperbaiki pelayanan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan menambah penerimaan negara, tidak masuk di akal peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Dikutif dari Viva.co,id, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat – dalam hal ini Komisi III dan Badan Anggaran – punya andil dalam menaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Surat Izin Mengemudi dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. Kenaikan tarif yang berlaku mulai 6 Januari 2017 itu dipersoalkan banyak kalangan karena bisa mencapai tiga kali lipat.

Kenaikan ini, lanjut Tito, lebih banyak diusulkan dari para anggota Dewan. "Itu kan sudah merupakan lintas dari sektoral dan juga sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar (Badan Anggaran DPR). Itu usulannya banyak juga dari Banggar," jelas Tito di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 5 Januari 2017.

Tito menjelaskan, kenaikan dilakukan sebab harga material seperti kertas dan percetakan yang sudah naik sejak enam tahun lalu. Juga, untuk meningkatkan pelayanan sistem online-nya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mencontohkan, warga Papua yang tinggal di Jakarta. Untuk mengurus SIM, biayanya sangat besar kalau harus kembali ke Papua. "Nah kalau mau perpanjang dia harus balik ke Jayapura itu tiket ke Jayapura berapa? Pulang-pergi Rp5.600.000, kan dia harus perpanjang. Tapi sekarang dengan SIM online dia bisa perpanjang langsung ke Daan Mogot dengan membayar uang yang standar sebanyak Rp200 ribuan," ujar Tito menjelaskan.

Selain itu, Tito mengaku kenaikan ini juga untuk menghindari adanya biaya tambahan dari oknum tertentu. Tito ingin, agar ruang korupsi dalam pelayanan ini tidak ada lagi.

Sebagai informasi, berdasarkan PP 60 tahun 2016, kenaikan tarif pelayanan penerbitan STNK-BPKP naik hingga tiga kali lipat dari tarif lama. Biaya penerbitan STNK roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, serta Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.

Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya diparok sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu dan roda empat atau lebih menjadi Rp100 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu.

Kenaikan tarif masih dikenakan pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Apabila PP Nomor 60 Tahun 2016 memang tidak ingin dibatalkan, setidaknya pemerintah mengevaluasi kembali besaran kenaikan tarif. Kenaikan sebesar 300 persen dianggap membebani daya beli masyarakat, khususnya yang memiliki pendapatan terbatas.

Waktu pemberlakuan kebijakan baru ini juga dinilai tidak tepat, karena berbarengan dengan kenaikan tarif harga barang dan jasa lainnya seperti tarif listrik khusus pelanggan 900 VA yang resmi naik 1 Januari lalu, harga bahan pangan yang melonjak drastis hingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite yang naik Rp300 per liter sejak 5 Januari 2017.

Kali ini Jokowi dan jajarannya dinilai gagal lagi melihat kondisi daya beli masyarakat yang mempengaruhi kemauan membayar (willingness to pay) dengan tarif yang lebih tinggi. 





No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.