Tuesday, January 24, 2017

Komite Sekolah Penerima Sumbangan?



Slogan sekolah gratis yang selalu didengung-dengungkan selama ini rupanya akan semakin sulit direalisasikan setelah terbit kebijakan Muhadjir Effendy melaui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016. Spanduk bertuliskan “Sekolah Bebas Pungutan” yang banyak terpasang di setiap SD dan SMP negeri akan berganti menjadi “Sekolah Penerima Sumbangan”.

Sebenarnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah berjalan sejak lama. Dahulu orangtua dan guru bergabung dalam suatu wadah bernama POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) sampai akahirnya POMG dibubarkan pada tahun 1974, berganti nama menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).

Setelah itu muncul era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terjadi perubahan yang dilandasi komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya mutu. Demi terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, Komite Sekolah lahir sebagai eujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan sesuai SK Mendiknas Nomor 044/U/2002.

Komite Sekolah secara mandiri mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pendidikan. Komite Sekolah juga merupakan lembaga nonprofit dan nonpolitis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para pemangku kepentingan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komposisi anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orangtua yang anaknya masih aktif bersekolah sebanyak 50%, tokoh mayarakat 30% dan pakar pendidikan 20%. Dari komposisi tersebut terlihat dukungan masyarakat masih dibutuhkan untuk dalam pengembangan sekolah. Namun sayang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 potensi alumni tidak terakomodasi. 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 lebih detail mengatur terntang peran Komite Sekolah dalam penggalangan dana dari masyarakat. Pungutan dilarang karena berpotensi terjadinya pemaksaan dalam penyamarataan dalam pembayaran, tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. 

Sumbangan yang dibenarkan adalah yang bersifat sukarela dengan mempertimbangakan kriteria :

Pertama, besaran sumbangan tidak boleh sama, yaitu yang kaya bisa menyumbang sebanyak-banyaknya dan yang miskin dibebaskan.

Kedua, waktunya tidak mengikat, yaitu bisa dibayarkan kapan saja.

Ketiga, tidak ada sanksi bagi yang tidak ikut menyumbang.


Sumbangan sukarela harus mempunyai batasan yang jelas mengenai prosedur penggunaan dan maksimal besarannya. Jangan ada lagi proyek dadakan untuk melegalkan sejumlah pungutan tertentu. Honor guru dan pegawai PNS, serta beberapa pejabat sekolah tidak boleh dibebankan kepada orangtua karena sudah mendapat gaji dari negara.

Memperhatikan alokasi dana pendidikan sebesar 20%, biaya investasi dan operasional sekolah sepatutnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Orang tua murid hanya menanggung biaya personal seperti makan/minum, jajan dan transfor. 

Komite Sekolah adalah mitra sejajar kepala sekolah yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Maka pengangkatan pengurus komite sekolah tidak ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah melainkan oleh pejabat yang lebih tinggi di atasnya.

Komite Sekolah jangan menjadi alat untuk mengumpulkan uang dari orang tua seperti BP3. Komite Sekolah harus tetap apada koridor utamanya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung kegiatan (supporting agency), pengontrol kebijakan (controlling agency), dan mediator pada saat diperlukan.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.