Saturday, January 28, 2017

Upaya KPK Memperbaiki IPK?



Skor Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2016 lalu meningkat satu angka dari tahun sebelumnya, yakni dari 36 menjadi 37. Namun kenaikan ini dinilai belum menunjukkan upaya pemberantasan korupsi yang signifikan. Perlu upaya lebih untuk menangani korupsi di bidang politik, hukum hingga bisnis. (Muhammad Irfan - Pikiran Rakyat, 26/1/2017).

"Peningkatan skor CPI (Coruption Perception Index) lambat karena pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi sedangkan reformasi birokrasi hanya menyumbang rata-rata satu poin setiap tahun, " kata Sekjen Transparancy Indonesia Dadang Trisasaongko dalam peluncuran IPK Indonesia Tahun 2016, di Jakarta (Rabu, 25/1/2017)

Menurut Dadang, konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas bisnis di sektor swasta. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kombinasi strategi ini akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif.

Dari 176 negara yang dihitung IPK-nya, saat ini peringkat Indonesia masih di peringkat 90, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara untuk regional masih bertahan di peringkat 15 seperti tahun sebelumnya. IPK Indonesia hanya bisa menyalip Thailand (35) yang selalu berada di atas Indonesia sejak lima tahun terkahir namun belum mengungguli Malaysia (49), Brunei (58) dan Singapura (85).

Skor IPK atau IPC merupakan perhitungan indeks yang memperlihatkan seberapa besar persepsi korupsi di negara tersebut dihitung dengan skor 0 - 100. Angka 0 menunjukkan negara sangat korup sementara 100 memperlihatkan negara yang sangat bersih dari korupsi.

Pada IPK tahun 2016, dari 176 negara yang menempati peringkat teratas diantaranya Denmark (90), Selandia Baru (90), Finlandia (89), Sementara yang terndah adalah Yaman, Sudan, Libya (7), Suriah (13), Korea Utara (12), Sudan Selatan (11), dan Somalia (10).

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani korupsi di bidang hukum kembali memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa. KPK berhasil menangkap tangan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, di Hotel Grand Indonesia pada Rabu (25/1/2017) pukul 21.30. Patrialis Akbar diduga menerima suap 20.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Penangkapan Patrialis Akbar mejadi prahara kedua setelah Akil Mochtar yang mencoreng profesi hakim dalam lembaga pengawal konstitusi. "Ditengah usaha banyak pihak dalam membenahi dunia peradilan, integritas profesi hakim kembali tercoreng akibat perbuatan tidak patut segelintir oknum," kata Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi di Jakarta (26/1/2017)

Bisakah KPK memperbaiki skor IPK? Bangsa Indonesia sangat berharap banyak pada lembaga ini. Semoga kedepan akan banyak lagi kasus tangkap tangan serupa. 




1 comment:

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.