Tuesday, January 31, 2017

Ada Permainan Politik Di Balik OTT KPK?



Pada Agustus 2013, tanpa seleksi yang transparan dan melibatkan publik, SBY mengangkat Patrialis menjadi hakim MK. Proses pemilihan Patrialis dianggap tidak transparan dan tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk turut menyumbangkan pendapat.

Padahal, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pencalonan hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif.

Keputusan Presiden No 87/P Tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis juga digugat dan akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian SBY mengajukan banding, banding SBY dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dikuatkan kembali di tingkat Mahkamah Agung.

"Tentu saja kita curiga ada unsur politik saat itu. Tetapi tak ada gunanya karena tak punya bukti yang bisa ditunjukkan. Melengganglah Patrialis di MK karena keberhasilan ngototnya SBY itu," kata Mahfud (Kompas)

Mahfud mengakui, secara hukum, SBY memang tak bisa diminta tanggung jawab apa pun atas penangkapan Patrialis.

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar. Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di MK.

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uji materi itu kini memasuki tahap akhir. Basuki Hariman mengakui, ia memberi uang ke Kamaludin, orang dekat Patrialis. Uang itu diberikan karena Kamaludin membantu mempertemukannya dengan Patrialis. Namun, Basuki mengaku yakin uang tersebut tidak sampai ke Patrialis.

Sementara, Patrialis membantah menerima suap. Ia justru merasa dizalimi oleh KPK. Baik Patrialis, Basuki Hariman, dan Kamaludin saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK dan ditahan.

Terkait masalah tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai tertangkapnya hakim MK Patrialis Akbar tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, pada saat itu, SBY-lah yang menunjuk Patrialis sebagai hakim MK. Bahkan, penunjukan Patrialis saat itu terkesan dipaksakan.

Lucu ya? Ini ibarat main injit-injit semut, Injit-injit semut merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasa dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya.

Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik keatas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan, dia akan memenangkan permainan. (Satujam)

Permainan serupa injit-injit semut ada juga di Jawa Barat. Paciwit-ciwit lutung merupakan Lagu Permainan Sunda yang dinyanyikan oleh perempuan atawa laki-laki tiga orang atau empat orang. Caranya saling mencubit punggung tangan, menyusun ke atas sambil menyanyi paciwit-ciwit lutung menurut irama lagu. Lagunya seperti ini: Paciwit-ciwit lutung Si lutung pindah ka luhur atau Lagu lainnya: Paciwit-ciwit lutung Si lutung pindah ka tungtung. (Wikipedia) 

Apapun nama permainan itu, sepertinya enak juga dimainkan dalam ranah politik seperti di jaman yang tidak menentu ini dan terbukti dimainkan banyak orang. Permainan yang tidak berksedudahan bila dimainkan bersama. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur….paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung…. Sampai kapan? Entahlah….

2 comments:

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.