Friday, February 3, 2017

Bagaimana Trump Mengelola Obamacare?

Upaya Mengelola BPJS Lebih Baik Lagi?



Kebijakan pertama Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, beberapa jam setelah dilantik menandatangani Executive order yakni memerintahkan seluruh jajaran pemerintah federal melakukan segala upaya yang bisa ditempuh demi menghentikan Obamacare.

Obamacare lebih dikenal dengan sebutan Affordable Care adalah program yang diklaim Presiden Obama sebagai keberhasilan terbesar sepanjang pemerintahannya. Program ini serupa dengan jaminan kesehatan nasional JKN di Indonesia yaitu berupa asuransi wajib bagi warga Amerika Serikat khususnya yang selama ini memiliki jaminan kesehatan.

Ide untuk menjamin seluruh penduduk dengan jaminan sosial memang cukup asing bagi mayoritas warga Amerika Serikat yang berideologi liberal. Adanya asuransi yang bersifat wajib ber premi rendah dan disubsidi oleh pemerintah amat bertentangan dengan paham free market yang berlaku di Amerika Serikat. Dampak negatif dari program ini amat mirip dengan yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial BPJS kesehatan di Indonesia seperti adanya beban subsidi premi yang besar, pengeluaran kesehatan yang melonjak tajam, kualitas layanan kesehatan yang turun serta melemahnya industri asuransi komersial.

Bagi orang Amerika Serikat kelemahan-kelemahan tersebut amat krusial dengan mayoritas warga yang memiliki daya beli besar.  Penduduk Amerika Serikat merasa berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi sesuai keinginan mereka, Paradigma liberalisme yang menekankan pada persentuhan hak pribadi menjadi pijakan bagi Trump untuk melakukan reformasi sistem kesehatan yang telah dirintis Obama. Trump  menginginkan kembalinya free market health care industri.

Skenario Obamacare dituding Trump telah membuat biaya melambung karena tidak adanya kompetisi antar penyedia layanan asuransi. Program ini juga disinyalir membentuk pola pikir yang salah pada rakyat Amerika sehingga lebih bergantung pada program-program jaminan pemerintah dan cenderung menyalahgunakannya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya golongan tua yang notabene rawan sakit, yang mengikuti program ini, serta minimnya anak muda yang mau berpartisipasi. Kolapsnya beberapa perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat juga menjadi perhatian Trump karena merupakan pertanda terganggunya perekonomian negara tersebut.

Program JKN-BPJS yang serupa Obamacare sama-sama terbukti memberikan beban berat bagi keuangan negara, belanja kesehatan melonjak karena euporia masyarakat berobat dan kualitas layanan menjadi turun karena membludaknya jumlah pasien serta berbagai aturan yang dibuat BPJS untuk mengendalikan biaya. Bagi masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan Asuransi komersial atau skema free for service, hal ini tentu amat mengecewakan.

Perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal ideologi membuat semua kelemahan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan harus dihentikannya JKN-BPJS di Indonesia. Golongan fakir miskin tidak bisa dianggap sebagai beban di negara ini. Namun mencuatnya kembali kasus penolakan pasien di salah satu rumah sakit sangat ironis sekali. Dikabarkan Titih Maesaroh (60) meninggal dunia di atas brankar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Selasa, 31/1/2017, dini hari.

Sudah sangat lama kita membiarkan pelayanan kesehatan seolah diserahkan pada mekansime pasar dan tidak ada proteksi bagi mereka yang tidak punya akses terhadap pelayanan semestinya. Sementara ketika suatu program semacam subsidi silang untuk pembiayaan mereka yang tidak berpunya, lembaga kesehatan menunjukkan dikap resisten yang kemudian dipandang sebagai sikap curang (fraud). Seharusnya, kalau masih terdapat banyak masalah terutama dari asfek pembiayaan kembali oleh pemerintah lewat dana BPJS, jalan yang paling bijak adalah bersmusyawarah dan meminta ketegasan pemerintah. Bukan dengan menyalahkan mereka yang tidak punya akses kesehatan memadai dan kemudian mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pelayanan.

Saat ini teridentifikasi beberapa masalah; 
1. Jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS masih terbatas yang mengakibatkan panjangnya antrean mulai dari pendaftaran sampai pelayanan.
2. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh BPJS yang dirasa kurang adil bagi stakeholder yang berkecimpung di dunia kesehatan.
3. Besarnya tarif yang ditetapkan kadang tidak sesuai dengan besarnya biaya perawatan yang harusnya didapat oleh pasien.
4. Seolah-olah dokter dan rumah sakit harus memutar otak supaya pasien dapat sembuh atau diayani sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan akan dibayar oleh BPJS. 

Jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Hilmi Sulaiman Rathoni, Dosen FK Universitas Islam Bandung / Direktur Clarity for Develompment, memberikan solusi seperti berikut (PR, 2/2/2017):

 Alih-alih meniru kebijakan Trump menghentikan Obamacare kita dapat mengambil hal positif dari apa yang dicetuskan Trump untuk perbaikan program JKN-BPJS. 

1. Keberadaan badan penyelenggara jaminan selain BPJS perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, Adanya badan alternatif akan menimbulkan persaingan dalam hal peningkatan layanan kepada peserta serta benefit bagi fasilitas dan tenaga kesehatan. Ide ini tentu berpotensi menjawab kekecewaan para tenaga medis terhadap rendahnya tarif yang dipatok BPJS dengan dalih kendali biaya. Hanya adanya satu badan tunggal menyebabkan tenaga medis tidak memiliki daya tawar karena kendali pasar ada di tangan BPJS.

2. Mengatasi penyebab mendasar tingginya beban negara dalam skema Obamacare. Dalam sekema Obamacare salah satu penyebab tingginya beban keuangan negara ialah disebabkan pemerintah harus menanggung biaya kesehatan untuk para imigran ilegal dan meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk dalam subtema Medicaid atau asuransi khusus masyarakat miskin Amerika Serikat. Untuk itu, Trump menekankan pentingnya penegakan UU imigrasi untuk mengurangi imigran ilegal dan memprioritaskan pembukaan lapangan kerja demi memangkas jumlah penduduk miskin yang membebani subsidi premi Medicaid. Hal serupa seharusnya dapat dilakukan di Indonesia dimana pemerintah wajib mengupayakan penduduk yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) makin berkurang jumlahnya. Pemerintah harus fokus pada ketepatan pendapatan penduduk miskin, bukan membanggakan peningkatan jumlah PBI yang berujung pada tingginya beban subsidi premi. Untuk itu, upaya penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investasi dan meningkatkan keterampilan kerja merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.

3. Meningkatkan kewenangan daerah seperti halnya Trump yang memberikan kewenangan lebih besar bagi negara bagian dalam mengelola Medicaid, pemerintah pusat juga bisa mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab terhadap PBI di daerahnya. Hal ini selaras dengan gagasan sebelumnya untuk lebih mementingkan ketepatan sasaran dibandingkan menambah jumlah penduduk yang disubsidi namun salah sasaran. Pemerintah daerah yang dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat miskin di wilayahnya, seharusnya lebih mampu melakukan pendaftaran yang akurat sehingga dana rakyat dimanfaatkan secara tepat.


No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.