Thursday, February 16, 2017

Bahaya Patrimonialisme Politik



Terdapat penyakit akut terkait dengan pembangunan politik di banyak negara yang sedang membangun (development countries) karena peran negara lemah dan tidak efektif. Para elite penguasa lebih lihai menampilkan kekuasaan despolitik, suatu kemampuan untuk melakukan tekanan kepada pihak lawan seperti jurnalis, politisi oposan, dan kelompok-kelompok pesaing akan tetapi mereka tidak memiliki kekuatan dalam aspek kekuatan infrastruktur, yaitu kemampuan untuk menghadirkan penguatan hukum yang adil dan penyediaan barang-barang publik seperti keselamatan kesehatan dan pendidikan. (Francis Fukuyama,  Political Order and Political Decay : From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, 2014).

Dinamika politik di Indonesia setelah reformasi menunjukkan kehidupan yang lebih diwarnai perseturuan antar elit dan tidak jarang institusi-institusi negara digunakan sebagai instrumen konflik, aksi saling mencari cari kesalahan dan saling melaporkan kepada pihak yang berwajib menjadi tren untuk memberangus kekuatan masing-masing lawan politiknya. 

Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi, bukankah hakikat politik itu merupakan seperangkat norma untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara? Mengapa proses politik yang berlangsung justru semakin mengarah pada lintasan yang destruktif? Apa yang salah dengan amalan berdemokrasi kita saat ini?

Dari sudut pandang budaya politik para elit di Indonesia pada umumnya masih menjalankan pola patrimonialistik, kekuasaan tersentralisasi pada elite. Mereka lalu mendistribusikan kekuasaannya kepada jaringan kerabat teman dekat atau kolega sehingga membentuk kroni-kroni, tujuannya supaya kekuasaan dapat lebih mudah diraih dan dipertahankan oleh kelompoknya.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dituding turut menyuburkan broker-broker politik yang melanggengkan dominasi Elite dan kroni-kroninya, mereka mencengkram institusi pemerintah untuk menyedot sumber daya negara melalui berbagai macam cara seperti mark up anggaran proyek, pungutan liar, dana hibah dan bantuan sosial.

Ketika terjadi pergantian kekuasaan, lazimnya kelompok penguasa baru melakukan penyesuaian terhadap struktur struktur birokrasi agar sejalan dengan kepentingannya. Para kroni kelompok penguasa sebelumnya yang masih bercokol baik di instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan negara dipreteli untuk kemudian digantikan oleh kroni yang baru. Tentu saja kelompok penguasa beserta kroni sebelumnya tidak begitu saja menyerahkan pundi-pundi yang selama ini mengisi kantongnya. Akibatnya, apabila tidak terjadi kompromi, pihak oposan sebisa mungkin melakukan perlawanan misalnya dengan menyerang menggunakan isu-isu yang menyudutkan pemerintah.

Upaya mendekontruksi pola patrimonialistik dalam praktek berdemokrasi perlu ditempuh beberapa hal: 

Pertama, menghadirkan prinsip rasionalitas dalam kehidupan berpolitik yang bisa dimulai dengan penguatan kapasitas berbagai organisasi atau kelompok masyarakat sipil dan partai politik.

Kedua, perubahan paradigma yang membobotkan pada aspek kualitas dan nilai dibandingkan dengan aspek kuantitas, mengutamakan pencapaian (achievment) bukan kekerabatan atau kedekatan (asscription), berbasis pada kinerja bukan berbasis prestise, pengelolaan organisasi yang profesional dan impersonal bukan personal, serta orientasi kekuasaan untuk publik bukan untuk golongannya sendiri.

Ketiga, meningkatkan pendidikan politik terutama kepada generasi muda sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara aktif berdasarkan koridor institusional dan konstitusional.

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.