Tuesday, February 7, 2017

Pajak Progresif Tanah Terlantar



Generasi muda yang lahir di tahun 1984 atau generasi milenial jangan berharap mempunyai rumah diperkotaan, karena berdasarkan perhitungan komposisi gaji karyawan atau pegawai kenaikannya pertahun hanya 10% sedangkan harga tanah di perkotaan setiap tahun naik 20%. Hal itu sangat ketinggalan dan tidak berkeadilan, tidak mungkin bisa 10 tahun lagi beli rumah di perkotaan terutama di jalur jalur transit oriented development. Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution  saat dialog ekonomi berkeadilan bersama para ekonom di Jakarta (Kamis, 2/2/2017). 

Permasalahan ketidak sediaan lahan menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah berharap melalui reformasi agraria permasalahan lahan akan teratasi dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi berkeadilan. 

Peningkatan harga tanah di kota-kota besar tidak lepas dari banyaknya aksi spekulan atau calo tanah di wilayah tersebut. Tingginya harga tanah ini juga disebabkan karena pola pikir yang selama ini berkembang di masyarakat untuk memilih tanah sebagai alat investasi.

Masyarakat banyak yang sengaja membeli tanah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, dana tersebut dibiarkan menganggur dengan maksud ketika dijual lagi 5 atau 10 tahun menndatang harganya akan meningkat.  Pembiaran akan hal ini menyebabkan adanya backlog perumahan, untuk itu pemerintah berniat mengenakan pajak progresif agar mengurangi spekulasi yang ada sehingga kemampuan untuk memiliki rumah di masa mendatang tak memberatkan masyarakat terutama generasi milenial.

Kelak, jika memiliki lahan terlalu lama tidak digunakan bisa disebut sebagai tanah terlantar. Negara bisa mengambil alih tanah terlantar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang diturunkan dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar.

Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau penguasaannya. 

Pemerintah selain berencana mengenakan pajak progresif juga akan memberlakukan capital gain taxt dan utilitas asset taxt. dengan harapan agar masyarakat tidak terlalu banyak memiliki aset berupa tanah mengingat kebutuhan tanah atau lahan untuk pembangunan rumah rakyat yang menjadi program pemerintah sangat tinggi.

Kebijakan pemerintah atas kepemilikan lahan :

1. Pajak progresif dikenakan berdasarkan perhitungan luas kepemilikan tanah semakin luas tanah yang dimiliki pajaknya juga semakin besar. 

2. Capital gain taxt atau pajak yang dikenakan pada laba atau keuntungan yaitu ketika masyarakat menjual kembali tanahnya tersebut, artinya si pemilik tanah akan dikenakan pajak penghasilan PPH atas transaksinya. 

Sebagai contoh, ketika seseorang membeli tanah dengan harga awal Rp 10.000 per meter kemudian dalam waktu 10 tahun menjual kembali tanahnya dengan harga Rp. 100.000 per meter maka ada keuntungan Rp 90.000 per meter keuntungan tersebut yang nantinya akan dikenakan pajak.

3. Utilitas asset taxt atau pajak yang dikenakan pada masyarakat yang memiliki tanah secara luas tanpa memiliki perencanaan yang jelas atau sengaja dianggarkan sehingga akan dikenakan pajak Landbank.


Sumber : Satrio Widianto (Pikiran Rakyat ,4/2/2017)

1 comment:

  1. benergan tanah sekarang mahal"..aplagi kalo lewat calo belinya..bisakaya tu calo soalnya banyak yang ngambil untung banyak.

    ReplyDelete

Tinggalkan Pesan dan Kesan untuk penyempurnaan WINA PRIVATE COURSE. Terima kasih, Salam.